Penguatan dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Imigrasi Jogja

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan kunjungan dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Senin (25/03) kemarin untuk melalukan survei, evaluasi kualitas dan penguatan terhadap Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Kunjungan itu sendiri dilaksanakan dalam rangka Penguatan Substansi Teknis Pelaksanaan Survei dan Verifikasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP).

Dalam kegiatan ini, hadir secara langsung Syarifuddin selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia mengatakan bahwa ada beberapa rekomendasi langkah strategis yang wajib dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta berdasarkan data hasil SPAK-SPKP.

“Lakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP. Dengan memberikan atensi dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya,” kata Syarifuddin. Seperti yang dikutip dari keterangan resmi, Rabu (27/3).

Selain itu Syarifuddin menekankan pentingnya Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk melakukan inovasi pelayanan publik dalam hal tugas dan fungsi keimigrasian.

Lebih lanjut, Syarifuddin meminta Kantor Imigrasi Yogyakarta agar menempatkan QR Code Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di ruang layanan yang tidak dapat berpindah-pindah.

“Kantor Imigrasi Yogyakarta wajib melakukan survei kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk mendapatkan gambaran pelayanan publik dari kacamata global,” pungkasnya.

Kegiatan penguatan dan evaluasi kualitas tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, Muhammad Yani Firdaus. Kemudian Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Najarudin Safaat, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.

Penulis : C h u m a i d a

Editor / redaktur : R i z k y / W a r a

Baca : https://lensa44.com/cegah-pelanggaran-keimigrasian-imigrasi-jogja-gelar-operasi-gabungan/