WALHI: COP26 Konferensi Hanya untuk Elite
Pertemuan COP26 dan klaim-klaim yang Jokowi sampaikan mengenai kondisi iklim dan lingkungan Indonesia, sampai saat ini masih jadi sorotan sejumlah pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pun turut menanggapi ini dengan menyebut bahwa pertemuan tersebut, belum mengarah pada jalur seharusnya. Di mana merujuk pada Perjanjian Paris yang berkomitmen untuk menjaga suhu bumi agar tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius.
Dalam keterangan tertulis WALHI yang bertajuk ‘Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim’, disinggung bahwa pemerintah selama ini tidak pernah melibatkan suara masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan anak muda. Bahkan, pertemuan COP26 ini terkesan hanya sekedar konferensi untuk elite.
“Di sisi lain perwakilan dari korporasi dan sektor bisnis justru difasilitasi dan diberi ruang dalam mempromosikan gagasan dan solusi palsu yang berdasarkan pada mekanisme pasar,” kata Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dikutip pada Sabtu (6/11).
“Skema perdagangan karbon dan offset emisi merupakan skema keliru karena tidak efektif mengurangi emisi secara drastis dan cepat, tidak menjadikan rakyat sebagai subyek, akan memperluas konflik, perampasan tanah dan memperuncing ketidakadilan,” lanjutnya.
Zenzi juga mengatakan bahwa perdagangan karbon dan offset emisi merupakan alibi untuk merampas ruang hidup rakyat dengan skema greenwahsing.
“Sebagai negara kepulauan dan yang memiliki hutan tropis nomor tiga terluas di dunia, Indonesia seharusnya mengambil kepemimpinan perundingan iklim, karena selain sebagai bangsa yang akan paling menderita oleh perubahan iklim, jalan keluar krisis iklim ada di nusantara. Presiden selalu menjanjikan kemajuan bagi bangsa ini, tapi dalam perundingan-perundingan internasional cenderung mengekor,” tambahnya.
Untuk ini, Zenzi bersama WALHI meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakannya untuk benar-benar fokus pada penanganan masalah lingkungan serta hak rakyat. Menurutnya, negara harus punya keberanian untuk memaksa para korporasi untuk bertanggung jawab atas ulah mereka terhadap alam Indonesia. Juga soal investasi, negara perlu menyusun ulang kebijakan yang benar dengan menjadikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup sebagai prioritas utama. (AKM/L44)
