Rapor Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, KontraS: Nihil Komitmen
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) baru saja merilis rapor penilaian atas dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, rapor ini bertajuk ‘Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi’.
Dari rapor pertamanya pada 2020 lalu, hingga saat ini menginjak tahun kedua, KontraS menyebut bahwa selama ini pemerintah nihil komitmen atas janji-janjinya, dan demokrasi dikatakan akan mati pelan-pelan.
“Hal ini dapat dilihat dari Situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk; Makin masifnya serangan terhadap Pembela HAM; Negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; pendekatan represif di Papua yang minim koreksi; Minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional; serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi.” Kata KontraS, dikutip dari situs resminya, Selasa (19/10).
Lebih lanjut, menurut data yang dihimpun oleh KontraS sejak September 2019 hingga September 2021, disebutkan bahwa telah ada 360 peristiwa pelanggaran kebebasan bereskpresi, dengan polisi yang paling dominan beraksi terkait hal itu.
Selain itu, laporan terkait serangan digital juga tidak kalah banyaknya. Menurut KontraS, ancaman digital dialami warga sipil paling banyak setelah mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Terlebih lagi, dengan adanya UU ITE, semakin mempermudah setiap orang yang merasa punya wewenang untuk bermain dengan hal ini.
“Dalam kasus penggunaan UU ITE ini, penindakan paling banyak terjadi dalam isu-isu yang mengkritik suatu institusi dengan korban yang paling banyak adalah warga sipil.” Tambahnya.
Menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua juga, KontraS mendata sebanyak 41 kasus dilakukan oleh kepolisian, 17 kasus oleh TNI, dan 10 kasus oleh aparat gabungan TNI-Polri. Tak hanya itu, KontraS pun mengatakan bahwa Jokowi merupakan aktor utama dalam kelalaian pemerintah akan penanganan HAM di tanah air.
“Jokowi juga menjadi aktor utama keengganan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Jokowi justru semakin menambah luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengangkat sejumlah pejabat yang memiliki rekam jejak buruk.” Lanjutnya. (AKM/L44)
