Pemberantasan Korupsi Menurun, Polri Gandeng Singapura untuk Berantas Kejahatan Transnasional
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan mengoptimalkan pemberantasan kejahatan lintas negara.
“Polri sebagai lembaga penegak hokum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut,” tutur Sigit dalam keterangannya di situs resmi Divisi Humas Polri, pada Rabu (26/1).
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly telah menandatangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara, seperti korupsi, narkotika, hingga terorisme.
“Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan perkembangan zaman membuat potensi tantangan penegakan hukum semakin besar dengan variasi modus kejahatan. Seperti di era digital ini, para pelaku kejahatan mulai memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Sehingga perlu adanya kerja sama dan sinergi antar negara. Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional ke depannya,”imbuhnya.
Saat ini, Polri membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) untuk menghindari kerugian negara. Hal ini sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi yang kasusnya menurun 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang bisa diselamatkan meningkat 18,5%.
Sementara jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 5.000 kasus. Angka ini menurutnya menurun 698 kasus atau 12,2% dibandingkan tahun 2020. Adapun penyelesaian perkara yang telah dilakukan sebanyak 2.601 kasus atau setara 5,2%. (AS/L44)
