Yogyakarta Siap Menjadi Tuan Rumah HWG G20 Pertama
Sebagai rangkaian dari G20, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melaksanakan Health Working Group pertama (HWG 1) pada 28-30 Maret mendatang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pertemuan yang akan dilaksanakan secara hybrid tersebut, setidaknya sebanyak 70 orang delegasi mancanegara dan 50 peserta lokal akan berpartisipasi secara luring.
“Dari 43 negara dan organisasi internasional yang diundang, sampai saat ini yang sudah menyatakan hadir luring adalah 13 delegasi negara anggota G20 dan organisasi internasional dengan peserta sekitar 70 orang delegasi luar negeri dan 50 orang peserta lokal,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat (11/3)
Kunta menegaskan, selama pelaksanaan HWG pengawasan dan penerapan protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat, baik pengaturan kapasitas ruangan hingga protokol kesehatan lainnya.
Kunta menambahkan, sistem bubble akan diterapkan selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Mengacu pada Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Keehatan Sistem Bubble pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, pengecualian karantina akan dimulai dari kedatangan delegasi di Jakarta hingga perjalanan dan pertemuan di Yogyakarta.
Seperti diketahui, HWG 1 akan mengangkat tema “Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global”. Selain isu prioritas, pada saat yang bersamaan juga akan berlangsung side event tuberkulosis, yang bertujuan menggalang komitmen dan meningkatkan investasi berkelanjutan dalam penanggulangan TB.
Lebih lanjut, dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia secara total sepanjang tahun 2022 akan dilaksanakan sekitar 150 pertemuan dan 200 side event di 20 lokasi. Pertemuan di Yogyakarta sendiri saat ini teridentifikasi sebanyak 25 pertemuan mulai Maret-Oktober 2022. Penyelenggaraan ini, ujar Kunta, memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) serta pihak terkait lainnya.
“Dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai institusi yang terlibat, seperti Kemenkes, kementerian penyelenggara, Imigrasi, Keamanan, pemda dan lain-lain agar protokol dan layanan kesehatan bisa dijalankan dengan baik,” tandasnya. (AS/L44)
