Tolak Kenaikan BBM, Partai Ummat Desak Presiden Cabut Kebijakan

Kebijakan kenaikan harga BBM seketika mencekik ekonomi rakyat. Berbagai opini pro dan kontra ramai dibahas di ruang publik, juga aksi-aksi penolakan yang mengular di jalan raya.

Salah satu penolakan atas kenaikan BBM ini, juga disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui surat pernyataan yang dirilis pada Selasa (6/9).

Partai Ummat dengan tegas menolak kebijakan tersebut, bahkan meski pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat. Menurutnya, besaran BLT BBM yang diberikan, tidak sebanding dengan kerugian dampak kenaikan BBM ini.

“Pemberian bantuan berupa kompensasi atas kenaikan BBM yang berupa bantuan langsung masyarakat, tidak sebanding dengan beban yang ditimbulkan yang berdampak kepada kenaikan biaya-biaya pokok tersemasuk bahan kebutuhan pokok,” kata Dwi Kuswantoro, Ketua DPW Partai Ummat DIY, dikutip pada Rabu (7/9).

Selain itu, dalam hal ini alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi yang tertekan, dinilai tidak masuk akal.

Seharusnya, kata Dwi, daripada menaikkan harga BBM yang jelas-jelas merugikan rakyat, lebih baik pemerintah menghentikan proyek-proyek yang tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan saat ini.

“Kalaupun pemerintah merasa keberatan atas anggaran subsidi untuk rakyat, hentikan saja proyek-proyek ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang tidak ada unsur kemendesakan,” lanjutnya.

Atas pertimbangan tersebut, Partai Ummat pun melayangkan desakan kepada pemerintah, agar segera memutuskan untuk mencabut lagi kebijakan tersebut.

“Meminta kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) untuk mencabut keputusan atas kenaikan harga BBM tersebut,” tutupnya. (AKM/L44).