Partai Ummat Bakal Ajak Rakyat Tuntut Kenaikan BBM Jalur Konstitusional
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewakili masyarakat menolak kebijakan kenaikan BBM. Dalam pernyataan resminya, DPW Partai Ummat mendorong Presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali kebijakan tersebut.
Ketua DPW Partai Ummat DIY, Dwi Kuswantoro, mengatakan bahwa kebijakan tersebut jelas telah berdampak kerugian pada masyarakat. Bahkan, meski telah ditopang dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Pemberian bantuan berupa kompensasi atas kenaikan BBM yang berupa bantuan langsung masyarakat, tidak sebanding dengan beban yang ditimbulkan yang berdampak kepada kenaikan biaya-biaya pokok tersemasuk bahan kebutuhan pokok,” kata Dwi, dikutip pada Rabu (7/9).
Apabila desakan pencabutan kebijakan itu tak segera dilakukan oleh Presiden, kata Dwi, pihaknya akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membawa hal ini sebagai tuntutan melalui jalur konstitusional.
“Apabila hal tersebut tidak dilakukan mengajak seluruh komponen rakyat baik buruh, petani, pedagang, mahasiwa, organisasi kemasyarakatan, Partai Politik dan oragnisasi sipil lainnya untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi kehendak rakyat melaui jalur konstituisonal,” lanjutnya.
Sementara itu, alasan kenaikan harga BBM lantaran tertekan subsidi, juga dinilai tidak relevan. Menurutnya, solusi permasalahan soal subsidi, bukanlah menaikkan harga BBM, melainkan menghentikannya deretan proyek nasional, yang sekiranya tak mendesak.
“Hentikan saja proyek-proyek ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang tidak ada unsur kemendesakan,” tegasnya. (AKM/L44
