Sumarsih Aksi Kamisan Sebut Penyesalan Jokowi Soal HAM Berat Adalah Pencitraan
Sumarsih, salah satu orang tua dari korban tragedi Semanggi I, mengatakan bahwa pengakuan dan penyesalan presiden Jokowi terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah pencitraan belaka.
Pasalnya, menurut Sumarsih, ungkapan penyesalan dan janji pengusutan kasus HAM berat sudah sering dikatakan oleh pemerintah. Namun, hingga hampir habis 2 periode jabatan Jokowi, keadilan tak kunjung terkuak.
“Ini hanya untuk pencitraan, bahwa saya sudah melunasi janji kampanye,” kata Sumarsih dalam aksinya di depan Istana Negara, Kamis (12/1).
Sumarsih menjelaskan, bahwa dirinya sempat menaruh harap besar kepada Jokowi, yang di awal pemerintahannya pada 2014 silam berjanji akan hal ini. Kala itu, Jokowi dalam poin pertama Nawacita menjanjikan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu.
“Di 2014, Aksi Kamisan itu kita kampanye ‘ayo pilih Jokowi’, karena kan harapan kami di dalam Kamisan dalam menghapus impunitas, ini kan pengharapan itu sangat besar sekali sampai saya mau berhenti Aksi Kamisan waktu itu saking percayanya,” jelas Sumarsih, dikutip pada Jumat (13/1).
Namun, harapan Aksi Kamisan kian lama kian pudar, saat Jokowi dinilau tak serius dengan upayanya untuk menangani ini. Bahkan, pengakuan HAM berat itu disampaikan saat masa jabatannya tinggal setahun lagi.
Selama ini, kata Sumarsih, pemerintah memang sudah memberikan bantuan secara materi kepada korban, seperti biaya pendidikan dan biaya hidup. Namun menurutnya, itu semua tak sebanding dengan nyawa korban.
“Pemulihan berupa bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa dan lain sebagainya, ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, karena nyawa manusia ditukar dengan materi,” tegasnya.
Dalam Aksi Kamisan yang ke-759 kemarin, Sumarsih masih terus menuntut jawaban janji Jokowi atas keadilan almarhum putranya dan kasus HAM berat lainnya.
“Bukan abai, pemerintah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM berat di masa lalu,” tegas sumarsih.
Sebelumnya, pada Selasa (11/1) Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya mengakui dan menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal itu disampaikannya saat penyerahan laporan oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM).
Adapun dalam laporan itu, disebutkan setidaknya 12 kasus HAM berat di masa lalu, di mana 4 kasus di antaranya diklaim telah rampung ditangani. (AKM/L44)
