Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Begini Proses Seleksinya
Silmy Karim, yang merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, resmi ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI pada Senin (26/12).
Penunjukkan Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi tertuang dalam Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Lalu bagaimana bos sebuah perusahaan bisa menjadi Dirjen Imigrasi Kemekumham?
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto, dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa terpilihnya Silmy Karim didasarkan pada hasil proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.
Menurutnya, proses seleksi yang sudah dimulai sejak 27 Juli 2022 lalu itu, berjalan dengan serangkaian tahapan. Mulai dari proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara hingga wawancara oleh Tim Pansel.
Seleksi untuk menjadi Dirjen Imigrasi ini, kata Andap, dibuka bagi kategori PNS, TNI dan Polri, serta kategori Non-PNS. Tentunya, Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori Non-PNS.
Keikutsertaan Non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya ini diperbolehkan sebab merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Dalam tahapan wawancara dengan Tim Pansel saat itu menyisakan setidaknya tiga kandidat, yang kemudian diajukan ke Menteri Hukum dan HAM Yasson Laoly.
Nama-nama tersebut oleh Menkumham lalu diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.
Andap menambahkan, terpilihnya Simly Karim sebagai Dirjen Imigrasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal,” imbuhnya. (AKM/L44)
