Seleksi CASN 2023 Termasuk CPNS Akan Dibuka untuk Umum
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah mempersiapkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.
Tahun ini, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas, yang menyebut bahwa seleksi CASN tahun 2023 akan dibuka untuk umum.
“Seleksi tahun ini (2023) juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, dalam siaran pers, Selasa (31/1).
Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.
“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelasnya.
Ia menambahkan, formasi juga akan dibuka bagi hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Menurutnya, saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi.
“Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, rekrutmen CASN 2023 juga bakal mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu. Seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Dengan itu, ia meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.
Selanjutnya, tahap berikutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.
Anas juga menyampaikan, akan ada empat arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Lalu keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.
Dengan demikian, ujarnya, pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan-jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.
“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” ujar Anas. (SC/L44)
