Pfizer Bujuk AS untuk Izinkan Penggunaan Pil Covid
Pfizer, Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, meminta pemerintah setempat untuk melegalkan pil Covid buatannya pada Selasa (16/11). Pil tersebut diklaim efektif mengurangi jumlah rawat inap ataupun kematian hampir 90 persen di antara pasien berisiko tinggi yang terinfeksi.
Langkah tersebut diambil beberapa minggu setelah perusahaan Merck juga melakukan pendekatan kepada Food and Drug Administration (FDA) dalam meraih izin untuk kapsul antivirusnya yang diklaim mampu melawan COVID-19.
Keberadaan obat-obatan oral sangat membantu di tengah upaya vaksinasi yang sedang dilakukan untuk mengakhiri pandemi.
“Dengan lebih dari lima juta kematian dan banyak nyawa yang terkena dampak penyakit yang menghancurkan ini secara global, ada kebutuhan mendesak akan pilihan pengobatan yang menyelamatkan jiwa,” ujar Albert Bourla, CEO Pfizer, mengutip dari AFP.
Ia menambahkan, pihaknya sedang bergerak secepat mungkin dalam berupaya untuk menyalurkan pengobatan tersebut ke tangan pasien.
Saat ini, Pfizer mencari izin penggunaan darurat (EUA) berdasarkan hasil sementara uji klinis tahap pertengahan hingga akhir dari ratusan orang yang menjadi sample.
Data menunjukkan bahwa terjadi pengurangan sebesar 89 persen dalam rawat inap atau kematian COVID-19, ketika pengobatan dimulai dalam waktu tiga hari sejak timbulnya gejala.
Tidak ada kematian yang terjadi pada kelompok yang menjalani pengobatan. Hasil serupa terlihat dalam waktu lima hari setelah timbulnya gejala.
Namun, efek samping terjadi sekitar satu dari lima pasien pada kelompok pengobatan dan plasebo, serta intensitasnya ringan. Perawatan kepada pasien tersebut diberikan selama lima hari.
Pfizer mengatakan akan memberikan 180 ribu program pil Paxlovid tahun ini dan setidaknya 50 juta pada tahun depan. Paxlovid adalah kombinasi molekul baru, PF-07321332, dan ritonavir antivirus HIV.
Keduanya termasuk kelas antivirus yang disebut “inhibitor protease“, yang memblokir aksi enzim penting untuk replikasi virus.
Pfizer mengumumkan kesepakatan dengan Kelompok Paten Obat (MPP) yang didukung PBB untuk produksi sub-lisensi pasokan di 95 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang mencakup sekitar 53 persen populasi dunia. (DY/l44)
