Militer Myanmar Tidak Izinkan Utusan ASEAN Bertemu Suu Kyi

Pihak Militer yang saat ini sedang menguasai Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Aktivis Prodemokrasi Myanmar, dengan alasan Suu Kyi menjadi terdakwa kasus kejahatan.

Mengutip dari Reuters pada Jum’at (15/10), larangan utusan ASEAN untuk bertemu Suu Kyi tersebut dikeluarkan oleh militer dalam sebuah ringkasan.

Larangan yang dirilis oleh militer tersebut dikeluarkan saat tekanan internasional mulai meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang telah disetujui oleh Min Aung Hlaing, Jenderal Utama Myanmar sekaligus pemimpin kudeta.

Myanmar sedang berada di ambang kelumpuhan ekonomi dan politik sejak kudeta 1 Februari 2021 lalu. Hingga saat ini, kudeta tersebut memicu kemarahan dan protes warga sipil yang belum mereda.

Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua Brunei, yang ditugaskan menjadi utusan untuk Myanmar mengklaim bahwa kelambatan Junta Myanmar dalam menanggapi rencana ASEAN tersebut sama saja dengan mengundurkan diri dari pertemuan.

Mulanya, Erywan ingin berkunjung sebelum akhir Oktober ketika para pemimpin ASEAN akan bertemu, namun belum ada tanggal resmi terkait kunjungan tersebut.

“Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Namun, saya pikir sebelum melakukan semuanya, saya harus memiliki jaminan. Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang mereka izinkan untuk saya lakukan saat berkunjung nanti,” ujar Erywan.

Menyikapi larangan tersebut, pihaknya mengaku sedang berusaha untuk membentuk tim penasihat guna mendukung perannya sebagai utusan. (DY/L44)