ICW Ingatkan Potensi Kecurangan Pemilu 2024

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai akan adanya potensi kecurangan dalam penyelenggaran pemilu 2024 nanti, setelah memantau perkembangan setiap tahapan persiapan pemilu sejauh ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut ICW, telah menunjukkan beberapa hal yang mengindikasikan adanya kecurangan dalam persiapan pemilu, salah satunya adalah terbongkarnya dugaan manipulasi data verifikasi salah satu parpol.

Tak hanya soal itu, ICW juga menyayangkan lambannya KPU untuk menerbitkan aturan internal bahwa parpol dilarang mengusung mantan napi koruptor untuk maju ke pemilu. Kebijakan ini, bahkan sudah diteken oleh Mahkamah Konstitusi sejak November 2020 lalu.

“Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengubah ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dengan melarang mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif sebelum melewati masa jeda lima tahun setelah menjalani pemidanaan,” kata ICW dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (7/1).

Selain karena tak kunjung meneken aturan tersebut, indikasi kecurangan pemilu 2024 kian terlihat mengingat anggaran yang digelontorkan untuk pemilu kali ini yang cukup besar yakni Rp76,6 triliun.

Pengalokasian anggaran tersebut, kata ICW, perlu diawasi sebab memungkinkan adanya tindak korupsi di dalamnya.

Lebih lanjut, ICW juga mewanti-wanti hama tahunan pemilu yakni politik uang. Kondisi pasca pandemi di mana masyarakat baru mulai merangkak memperbaiki perekonomiannya, dinilai akan semakin membuka peluang lebarnya praktik politik uang oleh calon legislatif ke masyarakat.

“Ditambah ancaman resesi, bukan tidak mungkin meningkatkan potensi masifnya penerimaan politik uang oleh masyarakat. Mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir tahun 2020, praktik politik uang masih dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat,” ungkapnya.

Dengan hasil pantauan itu, ICW pun mendesak agar pemerintah membuka mata perihal permasalahan ini, dengan mempertegas untuk tidak adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Mengingat, sejumlah menteri kabinet presiden Jokowi juga adalah ketua umum partai poliitik. (AKM/L44)