Bukan Karena Pandemi, Ini Alasan Jokowi Larang Pejabat Pemerintahan Adakan Bukber
Menyusul penerbitan Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang larangan buka bersama bagi pejabat pemerintahan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi pun kemudian memberikan pernyataannya secara resmi terkait hal ini.
Dalam keterangan resminya, Senin (27/3), Jokowi kembali menegaskan bahwa larangan buka bersama tersebut hanya terkhusus ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” kata Jokowi dikutip pada Selasa (28/3).
Alasannya, kata dia, lantaran akhir-akhir ini gaya hidup para pejabat tengah jadi sorotan publik, terutama setelah mencuatnya kasus harta kekayaan yang melimpah milik pejabat Dirjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Triambodo.
Jokowi pun meminta agar para pejabat selalu hidup dengan sederhana, terlebih kini telah memasuki bulan Ramadan.
Menurutnya, pejabat memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh rakyatnya hidup dengan baik.
Bahkan, Jokowi juga menyebut jika tersedianya anggaran yang mungkin akan digunakan untuk acara bukber agar lebih baik jika diberikan kepada masyarakat.
“Anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat; kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” jelasnya. (AKM/L44)
