AS Sepakati Pengiriman Vaksin Pertama ke Zona Konflik
Amerika sedang mendorong upaya untuk meningkatkan produksi vaksin COVID-19 dan akan terus menyumbangkan vaksin itu ke negara-negara miskin. Hal ini bertujuan untuk menyudahi pandemi pada musim gugur mendatang.
Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, mengumumkan bahwa Amerika telah memediasi kesepakatan untuk mengirim vaksin Johnson&Johnson pada mereka yang tinggal di zona konflik pada Rabu (10/11).
Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan virtual yang dilakukan dengan menteri luar negeri dari negara-negara dan organisasi internasional lainnya.
“Dengan gembira saya ingin menyampaikan bahwa Amerika telah membantu memediasi kesepakatan antara J&J dan COVAX untuk memfasilitasi pengiriman pertama vaksin J&J pada orang-orang yang tinggal di zona konflik, dan pengaturan kemanusiaan lainnya,” ujar Blinken saat pembukaan pertemuan itu hari Rabu, dikutip dari VOA.
COVAX adalah mekanisme pembagian vaksin internasional untuk negara-negara termiskin di dunia. Gerakan tersebut didukung oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional seperti GAVI dan CEPI.
Untuk segera memutus pandemi, Blinken juga mengumumkan langkah-langkah lainnya, seperti pelacak data COVID-19 komprehensif yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional IMF, Badan Kesehatan Dunia WHO, dan Bank Dunia.
Langkah Blinken tidak berhenti sampai di sana. Kemitraan publik-swasta yang baru juga telah terbentuk.
Perusahaan-perusahaan sektor swasta terkemuka akan bekerja secara bersama-sama untuk berbagi keahlian mereka guna mendukung kampanye vaksinasi, mengelola rantai pasokan, dan membantu memberikan suntikan vaksin secepat dan seaman mungkin.
Pernyataan dari Amerika Serikat ini disampaikan setelah Moderna mengatakan akan menjual hingga 110 juta dosis vaksin COVID-19 ke negara-negara anggota Uni Afrika yang menghadapi kekurangan vaksin.
Oktober 2021 lalu, Gedung Putih mengatakan Amerika mengirim lebih dari 4,8 juta vaksin COVID-19 pada empat negara Afrika, yaitu Chad, Mesir, Gabon dan Kenya. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan 55 anggota Uni Afrika akan menentukan alokasi vaksin itu. (DY/L44)
