Kata Pejabat Publik Soal PCR untuk Transportasi
Belum selesai dengan berbagai protes yang datang dari publik atas aturan wajib tes PCR untuk transportasi udara, kini pemerintah seolah kembali menyulut amarah rakyat. Pasalnya, pemerintah dikatakan bakal memberlakukan wajib tes PCR untuk seluruh moda transportasi.
Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan persnya, Senin (25/10), menyebut bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menurunkan harga tes PCR. Kendati telah diturunkan dari harga awal, namun harga PCR yang kemudian ditetapkan sebesar Rp300 ribu, jelas tidak sebanding dengan biaya transportasi yang digunakan masyarakat secara umum.
Muhammad Said Didu, Mantan Sekretasis Kementerian BUMN turut mengomentari hal ini. Ia mengatakan, diberlakukannya wajib PCR dan tarik ulur harganya, bisa jadi tidak jauh dari bisnis beberapa pihak.
“Kewajiban PCR dengan turunnya harga mulai dari Rp2 juta menjadi Rp300 ribu meningkatkan kecurigaan terhadap “bisnis” PCR Jika sekarang bisa dengan harga Rp300 ribu artinya biayanya di bawah Rp300 ribu – mari menduga berapa untung yang sudah mereka nikmati dibalik aturan selama ini?” kata Said, dikutip dari akun twitternya, Selasa (26/10).
Tak hanya Said Didu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti pun ikut mempertanyakan kejelasan aturan ini.
“Harga PCR mau dipakai disemua moda transportasi. Bisakah harganya seperti India? Kenapa kita di Indonesia harus bayar 4xnya .. bahkan 6x..sd 10x nya kenapa dihimbau turun hanya sd Rp300.000 ??? India PCR Cuma Rp 96 Ribu, di RI Kenapa Harganya Selangit?” tulis Susi di akun twitternya.
Begitu pun Epidemiolog UI, Pandu Riono. Dalam cuitannya, Pandu meminta ketegasan presiden untuk penerapan kebijakan ini. Ia menilai, hal ini akan menjadi ladang bisnis yang tidak akan terkendali nantinya.
“Bisnis Layanan Tes untuk Covid-19 lebih liar dan tak terkendali, dibandingkan tes untuk pengendalian pandemi. Perlu ditata dengan tegas. @jokowi.” Tulisnya. (AKM/L44).
