Terindikasi Pekerja Migran Non Prosedural, Imigrasi Yogyakarta Tunda Keberangkatan 93 WNI
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menunda keberangkatan Warga Negara Indonesia yang terindikasi merupakan Pekerja Migran Non Prosedural yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta International Airport selama periode awal hingga pertengahan tahun 2023 ini.
Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Najarudi Safaat mengungkapkan pihaknya telah menunda keberangkatan sebanyak 93 orang yang diindikasikan akan bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
“Jumlah WNI yang ditunda keberangkatannya sebanyak 93 orang, dan diindikasikan akan bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah,” ujar Najarudin Safaat, dalam siaran persnya, pada Jumat (16/6).
Najarudin juga mengungkapkan penundaan keberangkatan ini sendiri merupakan komitmen Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Penundaan keberangkatan WNI ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Sebagai bentuk pengawasan keimigrasian, petugas di TPI akan memeriksa setiap WNI yang akan ke luar Indonesia.
Bagi yang akan berwisata atau kunjungan sosial bisa diberangkatkan jika tidak ditemukan masalah pada dokumen keimigrasian dan tidak masuk dalam daftar pencegahan. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan terutama bagi yang akan bekerja akan ditunda keberangkatannya hingga persyaratan tersebut lengkap.
Dengan maraknya TPPO ini juga menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya menunda keberangkatan, ada beberapa langkah yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mencegah Pekerja Migran Non Prosedural dan TPPO, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi keimigrasian bertajuk Karyo (Kantor Imigrasi Yogyakarta) Masuk Desa.
Kantor Imigrasi Yogyakarta terjun langsung ke desa-desa yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan TPPO dan cara menjadi pekerja migran sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikutip dari imigrasi.go.id, peran Imigrasi juga vital dalam pencegahan TPPO dari hulu, terutama dalam proses penerbitan paspor. Imigrasi akan mengupayakan mekanisme agar pengecekan persyaratan permohonan paspor ke instansi terkait bisa lebih cepat, mudah dan akurat untuk mengurangi pemalsuan dokumen persyaratan paspor.
Selain itu setiap pemohon juga harus mencantumkan penjamin atau pihak yang menjamin bahwa informasi yang diberikannya benar. (SC/L44)
