PMK Sudah Menyebar ke 19 Provinsi, Menko Ekon Dorong Herd Immunity Hewan Ternak
Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto, mendorong agar pengendalian kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, segera diatasi. Sementara sejauh ini, penanganan PMK telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya dengan pemberian vaksin PMK kepada ternak.
Airlangga menjelaskan, bahwa virus PMK sangat mudah menular kepada sesama ternak, melalui airbone dengan radius 10 km. Berkaitan dengan itu, ia pun mengungkapkan, bahwa PMK telah menyebar ke setidaknya 19 provinsi di Indonesia.
Merinci data tersebut, per 18 Juni 2022, PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 199 kabupaten/kota, dengan jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77%), pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75%), kematian 921 ekor (0,50%), dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.
Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi), tercatat sebanyak 48.779.326 ekor.
Untuk itulah, melalui vaksinasi PMK yang sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu, Airlangga berharap herd immunity hewan ternak segera terbentuk, sehingga bisa membatasi penularan virus tersebut.
“Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (20/6).
Menko Ekon juga menjelaskan, bahwa nantinya para ternak akan diberi suntikan vaksin 2 kali dengan jarak 1 bulan, dan booster setiap 6 bulan. Program penanganan ini, melibatkan 1.872 tenaga medis dan 4.412 paramedis.
Lebih lanjut, pihaknya saat ini juga tengah mengurus ketersediaan vaksin PMK agar tak kekurangan dan bisa segera merata ke seluruh Indonesia, terlebih bagi wilayah dengan Zona Merah (Daerah Wabah), Zona Oranye (Daerah Tertular), Zona Kuning (Daerah Terduga).
Namun, bukan berarti Zona Hijau (Daerah Bebas) tidak akan menerima vaksin PMK. Wilayah yang belum terdeteksi PMK juga akan menerima vaksin, dan segera disuntikkan kepada ternak. Hal ini, bertujuan agar membentuk kekebalan tubuh ternak jauh sebelum terpapar PMK.
“Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin 3 juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya Pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah menyiapkan SDM terlatih untuk vaksinasi PMK serta penandaan (eartage) dan pendataan ternak,” terangnya. (AKM/L44)
