Pertama dalam Sejarah, Kolombia Pilih Mantan Gerilyawan M-19 sebagai Pemimpin Negara
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kolombia pilih Gustavo Petro, mantan gerilyawan M-19 dan tokoh sayap kiri, untuk menjadi pemimpin kiri pertama di negara bagian AS itu.
Melansir dari theguardian, Senin (20/6), mantan pejuang itu berhasil mengalahkan Rodolfo Hernandez, mantan walikota Bucaramanga dan maestro bisnis, dengan 50,47% suara pada pemilu putaran kedua pada Minggu lalu.
Pemilihan mantan militan M-19 ini, menjadi penanda pergeseran kepimpinan oleh tokoh kiri, mengikuti Peru, Chili, dan Honduras.
Petro akan mulai menjabat pada Juli, dengan berbagai tantangan di antaranya, ketidakpuasan yang besar akan ketimpangan dan meningkatnya biaya hidup di Kolombia.
Nantinya, ia akan didampingi oleh Francia Marquez, wanita Afro-Kolombia, sebagai Wakil Presiden Kolombia.
“Mari kita merayakan kemenangan bersama ini. Semoga begitu banyak penderitaan (rakyat) terbalut dalam kegembiraan yang hari ini membanjiri jantung negara ini,” cuit Petro untuk menyambut kemenangannya.
Dalam pidato kemenangannya, Petro menyerukan persatuan dan tanda damai pada pengkritiknya yang paling keras, dengan mengatakan bahwa semua anggota oposisi akan selalu disambut di istana presiden untuk membahas permasalahan seputar Kolombia.
Sementara itu, Ivan Duque, Presiden Konservatif sebelumnya, memberikan selamat dan sepakat untuk mengadakan pertemuan guna membahas transisi pemerintahan yang damai, konstitusional, dan transparan, dalam beberapa hari ke depan.
Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, ikut ucapkan selamat pada rakyat Kolombia karena membuat suara mereka didengar dalam pemilu yang bebas dan adil ini.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih, Petro, untuk lebih memperkuat hubungan AS-Kolombia dan menggerakkan negara kami menuju masa depan yang lebih baik,” katanya.
Diketahui, perjalanan Petro menjadi seorang Presiden Kolombia juga senator dan walikota Bogota, berawal dari gerilyawan M-19, gerakan yang sempat dituding aktivitas ilegal oleh pemerintah pada saat itu.
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa gerakan M-19 merupakan aktivitas legal untuk melawan demokrasi palsu pada saat itu.
Selain itu, wakil presiden yang terpilih pun merupakan pemenang penghargaan pembela hak asasi manusia dan lingkungan. Ia pun juga menandai sebagai wanita kulit hitam pertama yang mengisi jabatan tersebut. (YC/L44)
