Perjuangan Transpuan di Masa Pandemi – ‘76 Tahun Merdeka, Masih Sulit Mengakses Fasilitas Kesehatan’
Perjuangan Mendapatkan Kartu Penduduk
Sementara itu, Jenny yang merupakan Volunteer Yayasan Kebaya mengungkapkan bahwa sulitnya teman-teman mendapatkan Kartu Tanda Penduduk yang membuat minimnya mereka mengakses fasilitas kesehatan, dan berdampak pada banyak hal kehidupan.
“Sempat dibantu kawan dari Yakum, memfasilitasi kami dengan Sekda DIY, dan kami melakukan audiensi ke Dukcapil kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil,” ujar Jenny.
Menurut data yang diperoleh tim liputan kolaborasi, di Kota Yogyakarta ada 2 orang yang sudah mendapatkan KTP untuk transpuan. Sementara di Sleman ada 3 orang yang diterbitkan KTP, dari jumlah 17 yang diajukan. Hal ini dikarenakan masih ada proses screening dan kendala administrasi di tingkat padukuhan.
“Jadi pas mengurus surat pengantar dari RT ke dukuh, beliau tidak mau tanda tangan dengan alasan tidak dilampirkan dokumen pendukung padahal sudah saya bilang, kami lembaga sosial berintegritas yang menjamin kawan-kawan Transpuan, tetapi tetap ditolak,” imbuhnya.
Upaya Jenny membantu teman-teman Transpuan tidak berhenti di situ, dia lantas kembali mengurus ke Disdukcapil Sleman, dan dijanjikan Dukcapil Sleman akan melakukan komunikasi dengan Dukuh setempat. Pentingnya kartu identitas kependudukan bagi Transpuan ini berdampak pada banyak hal, salah satunya bantuan dari pemerintahan.
Keberadaan ini membuat Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta angkat bicara, terkait kondisi Transpuan yang terdampak pandemi, sebanyak 11 orang Transpuan meninggal dunia karena kondisi ekonomi. Endang Patmintarsih, Kepala Dinsos DIY menegaskan semenjak diterbitkan UU No.23/2014 Dinas Sosial Provinsi tidak memiliki kewenangan lagi. Hanya membantu kebutuhan dasar, untuk tanggung jawabnya ada di tingkat kabupaten maupun kota.
“Untuk bisa mendapatkan bantuan pemeritah harus terdaftar dalam LKS, untuk Transpuan cuma ada 1 LKS yaitu Kebaya, yang lain belum pernah melapokan aktivitasnya. Untuk Kebaya ada 10 orang yang kami berikan bantuan. Sekali lagi itu sesuai data yang masuk ke kami ya,” tutur Endang Parmintasih saat dihubungi melalui telepon.
Melihat minimnya akses bantuan kepada Transpuan di kala pandemi, Gama Triono Direktur Eksekutif Daerah PKBI DIY menyayangkan hal ini. Dia menyoroti bahwa masalah Transpuan adalah masalah moral, banyak kasus mereka kehilangan kewarganegaraannya dalam tanda kutip, hilang kemanusiaannya di tengah masyarakat dan yang dilekatkan adalah identitas baru yaitu “Transpuan”.
“Jangan hanya karena moralitasnya, lantas hilang manusianya, dont judge the book by the cover. Itu bagian-bagian yang perlu direfleksikan dengan tidak melekatkan konteks moral,” tutur Gama.
Gama Triono menambahkan, pentingnya melakukan persentuhan untuk membangun ruang produksi pengetahuan tentang Transpuan, sehingga masyarakat tidak akan membenci tanpa tahu apa yang dibenci.
“Satu hal ya, perlakukan teman-teman Transpuan seperti manusia yang lain saja. Itu menjadi pilihan saya, berhentilah mewakili Tuhan untuk menilai manusia lain,” tegasnya.
