PBB Serukan Penghentian Pasokan Senjata ke Myanmar
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat (18/06/2021) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah junta militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari. Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk China dan Rusia. Sisanya, 37 anggota Majelis Umum tidak memilih.
Mengutip Reuters, Sabtu (19/06/2021), Duta Besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan resolusi PBB ini “mengirim pesan yang kuat dan kuat” yakni “Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk pelecehan dan kekerasannya terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya pada hari Jumat mendorong Majelis Umum untuk bertindak, mengatakan kepada wartawan: “Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima,” seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (19/06/2021).
Militer mengutip penolakan pemerintah untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November sebagai alasan kudeta. Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.
Draf awal resolusi PBB, termasuk bahasa yang lebih keras yang menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar. Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters bulan lalu, sembilan negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.
Teks kemudian dikompromikan menjadi “menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.”
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi membawa bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
Pasukan junta telah membunuh lebih dari 860 orang sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Junta mengatakan jumlahnya jauh lebih rendah.
Resolusi PBB menyerukan militer Myanmar untuk “segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai” dan mengakhiri pembatasan di internet dan media sosial.
Majelis Umum juga meminta Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dibuat junta dengan ASEAN pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
ASEAN yang beranggotakan 10 negara telah memimpin upaya diplomatik internasional utama untuk menemukan jalan keluar dari krisis di Myanmar, tetapi terpecah pada hari Jumat karena tindakan PBB.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memilih ya, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain.
Sumber : The Guardian
