PBB Mendesak Somalia Untuk Mengadakan Pemilu
Pada hari Jumat Pasukan Keamanan PBB mendesak Somalia untuk segera menyelenggarakan pemilu “tanpa penundaan” dalam sebuah resolusi yang menekankan ancaman mendesak terhadap keamanan negara tersebut dari al-Shabab dan kelompok oposisi bersenjata lainnya.
Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada Uni Afrika untuk mempertahankan hampir 20.000 pasukannya di Somalia hingga akhir tahun dengan mandat untuk mengurangi ancaman dari kelompok ekstremis untuk memungkinkan Somalia menjadi “negara yang stabil, federal, berdaulat dan bersatu.”
Badan terkuat PBB mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mentransfer keamanan ke otoritas Somalia, dengan tujuan Somalia memimpin pada 2021, dan mencapai tanggung jawab penuh pada akhir 2023.
Ini menekankan pentingnya membangun kapasitas pasukan dan institusi Somalia sehingga mereka mampu mengelola ancaman dan mengatasi masalah saat ini dan masa depan, dan memberi wewenang kepada pasukan AU, yang dikenal sebagai AMISOM, untuk mendukung pengalihan tanggung jawab keamanannya kepada pemerintah.
Pengadopsian resolusi itu dilakukan di tengah meningkatnya tekanan terhadap Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed setelah pemilihan yang dijadwalkan pada 8 Februari gagal dilakukan karena kurangnya kesepakatan tentang bagaimana pemungutan suara harus dilakukan. Dua negara bagian mengatakan mereka tidak akan ambil bagian tanpa kesepakatan.
Kritikus menuduh Mohamed, yang sedang mencari masa jabatan empat tahun kedua, menunda pemilihan untuk memperpanjang mandatnya saat ini. Presiden menyalahkan intervensi asing yang tidak disebutkan namanya.
Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya atas penundaan penyelesaian pengaturan pemilu tahun ini. Ia mendesak pemerintah federal dan negara bagian “untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas, adil, kredibel dan inklusif” sejalan dengan perjanjian 17 September 2020.
Tiga dekade kekacauan, dari panglima perang hingga afiliasi al-Qaida al-Shabab hingga munculnya kelompok yang terkait dengan ISIS, telah merobek negara yang hanya dalam beberapa tahun terakhir mulai menemukan pijakannya.
Dewan Keamanan menyambut baik “kemajuan yang dicapai sejauh ini” tetapi juga menekankan ancaman langsung dari al-Shabab dan kelompok ekstremis lainnya. Ia mengutuk serangan mereka di Somalia dan sekitarnya.
Anggota dewan menyambut baik komitmen pemerintah untuk melakukan operasi bersama dengan AMISOM “untuk menjadi penyedia keamanan utama di Somalia.” Namun mereka mengatakan, “Somalia belum berada dalam posisi untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keamanannya sendiri dari al-Shabab dan kelompok oposisi bersenjata lainnya. Serta membangun dan mempertahankan perdamaian akan membutuhkan kerjasama dan dukungan regional dan internasional yang berkelanjutan.”
(Sumber : CNBC)
