Menteri PUPR Ungkap 4 Komitmen Indonesia untuk Memperbaiki Air dan Sanitasi, Bermanfaat kah?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, berpartisipasi penuh dalam acara Sector Ministers’ Meeting (SMM) 2022 yang diselenggarakan atas kerjasama Sanitation and Water for All (SWA) dan Pemerintah Republik Indonesia.
Dikutip dari keterangan resminya, Kamis (19/5), dalam kegiatan tersebut, Menteri Basuki menjelaskan empat komitmen utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan sektor Water Sanitation and Hygiene (WASH) di Indonesia.
Pertama, yaitu dengan meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi tingkat penyakit stunting di Indonesia. Karena, pengembangan bidang air dan sanitasi memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, sekaligus mengurangi stunting.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dari 4% menjadi 0% pada 2024. Strategi ini dapat dicapai melalui pendekatan pengembangan kawasan secara lintas sektoral,” terang Menteri Basuki.
Selanjutnya, komitmen kedua adalah dengan cara memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat, untuk memastikan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan yang berkelanjutan.
“Untuk memastikan akuntabilitas dari sektor Air dan Sanitasi, kami mengembangkan sebuah sistem database yang terdiri dari manajemen sistem informasi untuk PAMSIMAS di sektor air minum, dan SANIMAS di sektor sanitasi,” lanjutnya.
Komitmen selanjutnya, dengan pengembangan infrastruktur air bersih, sanitasi dan kesehatan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim.
“Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan mengoptimalkan 231 waduk eksisting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim,” jelasnya.
Komitmen terakhir, yakni dengan memperluas kerjasama dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk peningkatan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan.
Sebagai masyarakat kami berharap kepada Pemerintah, untuk mencapai target dalam pengelolaan air dan sanitasi secara nasional.
Di balik itu, Indonesia juga membutuhkan anggaran yang cukup masif dan tentunya pemerintah tak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga harus melibatkan kerjasama dari pihak lain seperti melalui Public Private Partnership (PPP), maupun partisipasi kerjasama lain.(LH/L44)
