Menteri LHK Jadi Sorotan Usai Sebut Pembangunan Atas Nama Deforestasi Tak Boleh Berhenti
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi buah bibir publik usai melontarkan pernyataan kontrovesial yang dianggap tak sejalan dengan tugasnya sebagai Menteri LHK, serta tak sesuai dengan isi pidato Presiden Jokowi soal perubahan iklim dalam forum COP26 Glasgow.
Dalam keterangannya, Nurbaya menyebut bahwa pembangunan di era Jokowi tidak boleh dihentikan dengan alasan apapun.
“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” kata Nurbaya, dikutip pada Kamis (4/11).
Pernyataan tersebut jelas bertolak belakang dengan isi pidato Jokowi sendiri, yang menyebut bahwa deforestasi di Indonesia akan segera diakhiri, dan diakui telah turun signifikan sepanjang 20 tahun terakhir. Walaupun, pernyataan ini juga dianggap tak sesuai dengan fakta di lapangan, oleh sejumlah komunitas pegiat lingkungan hidup.
Selanjutnya, Nurbaya mengatakan bahwa jika ada yang berupaya menghentikan proses pembangunan atas nama Zero Deforestation, maka akan dianggap melawan mandat UU I945 yang dikatakan membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Publik menilai, bahwa pernyataan Nurbaya tentu sangat tidak baik jika benar-benar terealisasikan. Pasalnya, jika pembangunan yang merusak alam ini terus dilakukan, maka lingkungan hidup akan terancam.
Greenpeace Indonesia menanggapi hal ini dengan membandingkan apa yang terjadi di Papua dalam proses pembuatan Jalan Trans Papua.
“Jalan Trans Papua, salah satu contoh pembangunan yang digadang-gadangkan, namun apakah dampaknya bagi orang Papua dan lingkungan? Penelitian LIPI sebut pembangunan Jalan Trans Papua ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua,” kata Greenpeace melalui akun twitternya. (AKM/L44)
