Menkopolhukam Minta Polisi Bersikap Humanis dan Terapkan 4 Prinsip HAM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpesan dalam sambutannya pada acara Konferensi Internasional Prinsip-Prinsip HAM di Jakarta, pada Kamis (10/2). Ia meminta polisi untuk bersikap humanis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, sikap humanis harus dikedepankan karena Polri mendudukkan dirinya sebagai polisi sipil yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, di samping tugasnya menjaga ketertiban serta menegakkan hukum.
Oleh karena itu, Mahfud menyebutkan terdapat 4 prinsip HAM yang perlu dipatuhi bagi seluruh anggota polisi, saat bertugas dan menggunakan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.
“Pertama, proporsionalitas yaitu penggunaan kekuatan yang seimbang, wajar dan tidak berlebihan. Kedua, legalitas yakni tindakan (polisi) itu harus sah sesuai perundang-undangan yang berlaku hukum nasional maupun standar HAM internasional,” jelasnya, dikutip pada Jumat (11/2).
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa polisi harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan nesesitas/keharusan saat bertindak kepada pihak-pihak yang di duga melanggar hukum.
“Akuntabilitas itu (artinya) terdapat prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, prinsip nesesitas yakni suatu tindakan itu benar-benar dibutuhkan,” lanjutnya.
Ia berpesan kepada anggota polisi, agar menjadikan keempat prinsip tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI.
Kewenangan itu, kata Mahfud jika tidak digunakan secara humanis dan sesuai prosedur maka berpotensi menjadi celah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Ketika (polisi) tidak bertindak maka akan dituding tidak bertanggung jawab, tetapi jika bertindak bisa dituding melanggar HAM,” Tuturnya.
