Menentang RUU Baru, PM Israel Netanyahu Pecat Menhan Yoav Gallat
Perdana Menteri Israel Benjamen Netanyahu resmi memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pada Minggu (26/3). Sehari sebelum pemecatan, Gallant menyuarakan bahwa ia menolak rencana perombakaan sistem peradilan negara tersebut.
Kabar pemecatan itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Israel dalam pernyataan singkatnya,
“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan untuk mencopot Menteri Pertahanan Yoav Gallant dari posisinya,” kata Kantor Perdana Menteri, dikutip dari Reuters, Senin (27/3).
Tidak lama setelah dipecat, Gallant lantas menulis di Twitternya bahwa keamanan Israel tetaplah menjadi misi hidupnya.
“Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulisnya di akun @yaovgallant.
Gallant yang merupakan anggota senior Partai Likud yang dipimpin Netanyahu, menjadi penjabat pertama yang menentang reformasi dan menyerukan agar rancangan undang-undang yang merombak sistem peradilan Israel dibekukan.
Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, mendukung langkah Netanyahu dengan mencopot Yoav Gallant.
“PM memutuskan langkah yang diperlukan dan saya mengucapkan selamat kepadanya untuk itu,” ujarnya.
Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid, mengatakan bahwa pemecatan Gallant tersebut merupakan hal rendah yang dilakukan pemerintah.
“Netanyahu dapat memecat Gallant, tetapi dia tidak dapat memecat kenyataan atau memecat rakyat Israel yang berada di depan untuk melawan kegilaan koalisi,” ungkap Lapid.
Rancangan Undang-undang perombakan sistem peradilan Israel itu, telah memicu serangkaian aksi demonstrasi di berbagai wilayah selama berbulan-bulan. Hal ini, tidak hanya ditentang oleh masyarakat umum saja, tetapi juga dari kalangan militer juga dari sektor bisnis.
Lebih lanjut, pasca pemecatan Gallant, ribuan pengunjuk rasa kembali turun ke jalanan di daerah Tel Aviv, Yerussalem, Bersyeba, dan Haifa. Para demonstran menyebut Netanyahu berperilaku seperti akan menghancurkan keamanan Israel.
Gallant pun mengatakan, aksi demonstrasi yang menjalar ke mana-mana itu mempengaruhi kerusakan nasional. Selain itu, perpecahan dalam masyarakat dalam hal ini juga dinilai merusak moral militer dan memperkuat musuh Israel di seluruh wilayah.
PM Netanyahu sendiri telah bersumpah akan terus melanjutkan wacana reformasi peradilan tersebut. Menurutnya, reformasi peradilan itu akan mengembalikan keseimbangan antara yudisial dan eksekutif, serta mengendalikan apa yang mereka klaim sebagai intervensi pengadilan.
Namun, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut akan menghilangkan check and balances dalam sistem demokarsi Israel dan memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah koalisi. (SC/L44)
