Kudeta Partai Demokrat, Antara AHY, SBY Dan Moeldoko
Tak hanya itu penyelenggaraan KLB juga harus disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.
AHY mengaku bahwa para pengurs DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah tidak ikut serta dalam kongres luar biasa di deli serdang Sumatera Utara.
Agus, mengungkapkan bahwa kader yang hadir di KLB di deli serdang dipaksa dan hanya berjumlah tujuh persen saja. Bahkan para kader tersebut juga menerima imbalan oleh sponsor.
AHY pun menyinggung sikap Moeldoko yang akhirnya bersedia menjadi ketua umum partai Demokrat versi KLB.
Pasalnya, Moeldoko selalu menepis tudingan terlibat dalam upaya kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan di partai Demokrat.
AHY menegaskan partai Demokrat yang sah dipastikan melawan dan menolak hasil dari kongres luar biasa yang memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum abal-abal.
AHY menyebut KLB tersebut tidak sah. Pasalnya partai Demokrat yang ia pimpin sudah berdasarkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia atau Kemenkumham.
AHY meminta kepada presiden Joko Widodo dan menteri hukum dan hak asasi manusia, Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan terhadap hasil KLB ilegal tersebut.
AHY juga meminta negara seharusnya menjunjung tinggi independensi dan kedaulatan partai. sehingga seharusnya negara tidak membiarkan ulah Moeldoko selaku pejabat negara yang bermanuver internal dalam partai Demokrat.
Sementara itu ketua majelis tinggi partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono merasa bersalah lantaran dirinya pernah memberikan jabatan panglima TNI terhadap Moeldoko.
Bahkan, Presiden Indonesia ke-6 ini meminta ampunan kepada Tuhan atas kesalahan yang ia perbuat dulu dengan menjadikan Moeldoko sebagai panglima TNI.
