Kudeta Partai Demokrat, Antara AHY, SBY Dan Moeldoko

Awal Februari 2021 panggung politik Indonesia dikejutkan dengan pernyataan ketua umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, bahwa partainya akan dikudeta.

Tak berselang lama pada 5 Maret 2021 konflik internal partai politik berujung pada kongres luar biasa atau KLB yang diadakan oleh sebagian anggota partai Demokrat di deli serdang Sumatera Utara.

Tak hanya mengubah AD/ART partai. Kongres luar biasa juga memilih kepala staf kepresidenan atau KSP Moeldoko sebagai ketua umum baru partai Demokrat.

Bahkan, KLB tersebut juga melakukan penghilangan terhadap struktur partai, yaitu majelis tinggi partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudoyono sekaligus mendomisionerkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono yang terpilih pada konggres kelima partai Demokrat.

Dualisme kepengurusan partai demokrat menjadi babak baru perjalanan politik partai berlambang merci yang berdiri sejak 9 September 2001 ini.

Penetapan Moeldoko menjadi ketua umum partai demokrat melalui kongres luar biasa tersebut membuat ketua umum partai Demokrat versi kongres kelima, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, KLB tersebut illegal dan inkonstitusional.

Berdasarkan AD/ART. Kongres luar biasa baru dapat diselenggarakan apabila disetujui didukung dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah dewan pimpinan daerah atau DPD dan setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang atau DPC.