Kudeta Partai Demokrat, Antara AHY, SBY Dan Moeldoko

SBY mengatakan sebagai mantan prajurit militer, Moeldoko telah membuat malu. Lantaran yang dilakukan Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria mengambil alih partai Demokrat dengan cara illegal.

Kudeta politik yang dilakukan oleh Moeldoko banyak menuai kecaman dari analis politik dan politikus. Pasalnya ada pihak eksternal bermain mencari kendaraan politik untuk persiapan pemilihan umum 3 tahun mendatang. Menempuh cara ilegal menduduki partai akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Konflik internal partai yang diwarnai perebutan posisi ketua umum sesungguhnya bukan cerita baru dalam percaturan politik Indonesia.

Ketua umum memiliki posisi yang sangat strategis, tak hanya sebagai penentu berbagai arah kebijakan partai, namun juga berpeluang kuat dicalonkan dalam pemilihan Presiden ataupun masuk dalam struktur penting lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu tak mengejutkan jika posisi ketua umum menjadi posisi yang diperebutkan oleh elite-elite partai.

Partai Demokrat dapat dikatakan ada karena ia lahir sebagai sebuah kendaraan politik bagi SBY, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden pilpres 2004.

Sosok SBY tak hanya berpengaruh dan menjadi image partai. Namun juga menjelma sebagai pengikat antara anggota dengan partainya.

SBY menyerahkan kepemimpinan partai kepada anaknya. Namun tampaknya hal ini menjadi asal muasal keretakan di dalam partai karena tak semua anggota partai menerima sosok baru.

AHY dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai dan diragukan kemampuannya sebagai ketua umum. Hal ini memicu konflik menjadi semakin pelik.

Akar masalah lainnya yang menjadi latar belakang dari kisruh partai Demokrat adalah etika politisi dalam berpolitik.

Tampak bahwa politisi partai cenderung berlaku tak patut dengan membuka ruang intervensi politik dan melibatkan bukan anggota partai di dalam forum. Bahkan menjadikannya sebagai ketua umum baru.

Dalam politik yang beretika anggota partai sudah seharusnya menyelesaikan segala problem permasalahan melalui mekanisme internal partai dengan musyawarah, dan bila gagal mendapatkan solusi maka dapat menempuh proses hukum persidangan.

Sementara itu pihak di luar partai terutama aparatur negara sudah seharusnya menghindarkan diri dari praktik intervensi partai politik.

Problem partai personal dan perilaku politik tak etis menjadi akar masalah kisruh partai Demokrat. Namun sesungguhnya masalah ini tak hanya mengancam partai demokrat saja. namun juga menghantui partai politik lain di Indonesia. Bila partai politik tak bergegas membenahi etika politik para anggotanya dan membiarkan kekuatan ideologi partai kalah dari figur elite maka bukan tak mungkin kudeta yang dipertontonkan oleh kasus partai demokrat hari ini akan menimpa partai lain di masa depan.