Kerap Terkendala, Bawaslu Minta Disabilitas Cek Hak Kepemilihan
Penyandang disabilitas disebut kerap mengalami kendala dalam proses pemberian hak pilihnya saat moment pemilu, seperti tidak terdaftar dalam DPT, surat suara yang tidak ada ‘braile’, dan akses Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah disabilitas.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa pada pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar para disabilitas didampingi dalam setiap prosesnya. Termasuk, dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 2024, yang akan berlangsung pada 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023.
“Pastikan sahabat disabilitas aktif melakukan cek. Jangan sampai nama sahabat disabilitas yang tidak ada. Kalian punya hak yang sama. Satu suara sangat berpengaruh,” kata Lolly Suhenty, anggota Bawaslu dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (18/8).
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakari, mengaku bahwa mengajak para disabilitas untuk aktif dalam setiap tahapan pemilu terbilang sulit.
Namun, menurutnya, para pemangku partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu juga kerap mengabaikan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas muda.
Berkaitan dengan itu, pihaknya bersama Bawaslu pun menggelar program Engaging New Generation for Accesible Government and Elections (ENGAGE), guna menemukan solusi untuk mengantisipasi setiap kendala yang dihadapi para disabilitas dalam proses pemilu.
Juga, untuk mengajak para disabilitas muda agar dapat berkontribusi dalam advokasi pengarusutamaan disabilitas dalam pemerintahan dan pemilu Indonesia.
“Program ini diusulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kaum muda penyandang disabilitas, yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, akses dan seringkali mengalami berbagai praktik diskriminasi dalam menjalankan dan memperoleh hak politiknya,” kata Gufroni. (AKM/L44)
