Gejayan Memanggil Kembali, Sejumlah Guru Besar Turun ke Jalan
Aksi ‘Gejayan Memanggil Kembali’ digelar pada Senin (12/2) pukul 15.00 WIB. Berbagai elemen masyarakat yang bergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) turut menyuarakan hak-haknya dalam aksi tersebut.
Dalam aksi ini mereka menuntut sebelas tuntutan untuk mengadili rezim pemerintahan saat ini yakni Jokowi. Karena keprihatinannya atas situasi demokrasi saat ini, sejumlah guru besar turut hadir dan turun ke jalan dalam aksi tersebut. Salah satunya yaitu guru besar komunikasi Universitas Islam Indonesia, Masduki.
“Karena momentumnya ini saatnya sekarang bagaimana gumpalan kegelisahan moral dari sekian tahun. Saya kira seluruh akademisi bukan hanya melihat tapi juga merasakan,” kata Masduki.
“Sekali lagi, ini momentumnya. Di mana mahasiswa, guru besar, dosen-dosen, para akademisi, itu turun. Untuk menyampaikan bahwa demokrasi sedang bermasalah. Bahwa ada indikasi ketamakan berkuasa, bahwa ada kelembagaan dinasti,” sambungnya.
Ia juga menyampaikan terdapat tiga indikator kemerosotan demokrasi saat ini. Di antaranya kebebasan berekspresi mengalami tekanan, penyanderaan partai politik yang kaitannya untuk ketamakan kekuasaan, dan ketiga persoalan klasik yang harusnya pergantian pemimpin lima tahunan bergilir tidak mengenal adanya politik dinasti.
Langgar Konstitusi dan Rusak Demokrasi
Dalam aksi ini, para pendemo itu menilai presiden saat ini Jokowi telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan merusak etika demokrasi, sehingga mereka menuntut beberapa hal.
Di antaranya yaitu revisi undang-undang pemilu dan partai pemilu oleh badan independen, mengadili Presiden Jokowi dan kroni-kroninya karena dianggap bertindak tidak demokratis, menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti, stop politisasi bantuan sosial, cabut undang undang cipta karya dan minerba, hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan hak menentukan nasib sendiri, hentikan perampasan tanah, hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan, jalankan pengadilan HAM, pendidikan gratis, dan yang terakhir sahkan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga.
“Kami menuntut Jokowi yang telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan telah merusak etika demokrasi, dia harus dihukum, Jokowi harus turun,” tegas Sana Ulaili, Humas Aksi Sejagad.
“Tidak hanya Jokowi, tetapi Jokowi lahir dari sistem yang sangat-sangat tirani yang dikelilingi oleh para oligarki, kapitalis. Kita tahu siapa dibalik 02, 01, dan 03. Kita tidak sedang berkampanye 04, 05 tapi kita sedang mengkampanyekan saatnya kita turun jalan. Saatnya kita matikan tirani Jokowi, menghukum sekeras-kerasnya Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan para pemimpin-pemimpin yang tamak bisa mendapatkan hukuman yang setimpal,” lanjutnya.
Aksi Berakhir Tertib
Aksi Gejayan Memanggil Kembali ini dimulai dari titik kumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melakukan jalan kaki menuju pertigaan jalan Gejayan, di Simpang Tiga Colombo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Setibanya di Simpang Tiga Colombo, massa memasang banner yang berisikan keresahan mereka saat ini di salah satu titik baliho. Massa aksi itu juga membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi protes terhadap pemerintahan yang dinilai telah mencederai demokrasi Indonesia.
Aksi ini pun berakhir sekitar pukul enam lebih delapan sore. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan tidak ada kerusuhan sepanjang jalannya aksi Gejayan Memanggil Kembali ini . Arus lalu lintas yang sempat dialihkan, setelah selesai acara aksi ini arus lalu lintas dibuka kembali.
Penulis: Erik Pratama
Editor/redaktur: Rizky/Wara
Baca : https://lensa44.com/film-dirty-vote-viral-di-medsos-kuak-kecurangan-pemilu-2024/
