Fadli Zon Ingatkan Pemerintah Soal Ancaman Pangan
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengingatkan kepada pemerintah terkait ancaman pangan yang kemungkinan akan terjadi pasca kenaikan harga cabai belakangan ini.
Melalui utas di akun twitter pribadinya, Fadli Zon meminta pemerintah untuk ‘early warning’ tentang ketersediaan pangan ke depannya. Meski harga cabai kini mulai turun, kata Fadli, namun bukan tidak mungkin akan berdampak pada harga pangan yang lain.
Pemerintah yang selama ini dinilai menggunakan pendekatan ‘petugas pemadam kebakaran’ dalam menghadapi masalah pangan, cara tersebut menurutnya sudah tidak efektif. Menurut Fadli Zon, pemerintah sudah harus bisa menyiapkan inovasi, sebelum krisis pangan benar-benar terjadi.
“Jika ada krisis harga, baik jatuh maupun melonjak; atau krisis stok, baru kemudian ada ‘treatment’. Cara seperti itu tak boleh lagi dipertahankan,” katanya, dikutip pada Senin (27/6).
Ia pun merinci, bahwa ancaman krisis pangan, dipengaruhi oleh dua faktor, yakni perubahan iklim yang menyebabkan petani cabai rugi banyak, dan faktor tanah yang juga mengalami kerusakan, sementara petani tak punya solusi untuk itu.
“Kalau kita melihat dua faktor tadi, masalah kenaikan harga cabai ini mungkin akan dianggap kecil dan bersifat lokal. Tetapi, ada persoalan lain yang jauh lebih besar di belakangnya, yaitu isu ancaman ketersediaan pangan yang semakin dekat,” sambungnya.
Merujuk pada data The Food and Agriculture Organization (FAO) dan Bank Dunia, lanjutnya, krisis pangan bukan saja dialami oleh Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia. Penyebabnya pun, bukan hanya karena pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun ini, tapi juga dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina.
Lebih lanjut, negara-negara yang juga mengalami krisis pangan, kini mulai mencari jalan keluar, dengan menghentikan aktivitas ekspor pangan. Seharusnya, pemerintah Indonesia juga bisa demikian.
“Dampak nyata yang akan segera sampai ke kalangan petani kita adalah soal pupuk. Secara global saat ini harga pupuk trendnya terus-menerus naik. Apalagi sejumlah negara yang menjadi produsen pupuk, seperti Cina, misalnya, kini tengah melakukan restriksi ekspor,” lanjutnya.
FAO pun disebut telah memperingatkan kepada negara di dunia, bahwa biaya input pertanian akan melonjak tajam. Hal tersebut, jelas akan berpengaruh besar bagi negara-negara miskin dan berkembang.
“Bulan Juni ini, menurut data FAO, indeks biaya input pertanian telah mencapai rekor tertinggi. Isu terakhir inilah yang harus membuat kita khawatir,” imbuhnya.
Selama ini, sistem pengelolaan pertanian di Indonesia dinilai masih tradisional, sehingga rentan terhadap berbagai perubahan lingkungan. Untuk itulah, ia meminta pemerintah segera menyiapkan jalan keluar untuk mengantisipasi ancaman ini.
“Petani tidak boleh dibiarkan hidup dengan “teknologi pasrah” seperti yang selama ini berjalan. Tetapi, mereka tak mungkin melakukan perubahan atau inovasi itu sendirian. Pemerintah harus campur tangan sangat besar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu,” tegasnya. (AKM/44)
