Cegah Pernikahan Dini, Hasil Akhir Forum Puspa DIY Wacanakan Sekolah Ayah dan Ibu

Hasil akhir Forum Puspa DIY yang dihadiri Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di salah satu hotel di Yogyakarta pada Rabu lalu, telah menghasilkan satu rencana aksi yakni mempersiapkan inovasi sekolah ayah dan ibu, yang tujuannya di antaraya adalah untuk mencegah pernikahan dini yang dapat berimbas pada permasalahan stunting.

Hal itu karena masih belum terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak untuk mengeyam pendidikan yang layak sehingga membuat banyaknya pernikahan anak terus bermunculan sampai saat ini.

Dengan demikian, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama jajaran Aisyiyah DIY dan Jawa Tengah menilai jika terjadi perkawinan anak secara otomatis akan timbul pengasuhan yang tidak layak bagi anak.

Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiyah, yang mana dalam acara itu selaku ketua panitia yakni Abidah Muflihati menyampaikan bahwa dari hasil akhir Forum Puspa ini ada beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti yakni di antaranya optimalisasi layanan psikososial untuk keluarga atau remaja serta gagasan membuat sekolah ayah dan ibu.

“Jadi tadi ada beberapa rencana aksi yang sudah bagian program lembaga masyarakat masing-masing seperti optimalisasi layanan siklus sosial baik untuk keluar remaja ataupun keluarga yang bermasalah, terus ada gagasan untuk membuat sekokah untuk ayah dan ibu tapi ini masih ini perlu dibuat modul. Sebenarnya enam bulan cukup untuk membuat modul untuk mendikskusikan dan menerbitkannya,” kata Abidah Muflihati.

Sementara itu, ia menekankan rencana modul nantinya harus benar-benar dirancang serius agar masuk ke dalam program pemerintah. Karenanya program sekolah ini juga kemungkinan bisa menjadi salah satu bagian dari program Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan yakni desa peduli perempuan serta anak.

Lebih lanjut, Abidah menyayangkan kendala lain soal anggaran yang kemungkinan ada anggaran dari pemerintah tetapi rumit di birokrasinya sehingga sulit diakses.

Dengan demikian, pihaknya juga menjelaskan rekomendasi kepada pemerintah utamanya memberikan support terhadap anggaran menyukseskan program pemenuhan hak anak itu, serta menjadikan program mencegah pernikahan anak sebagai prioritas program bagi pemerintah pusat sampai ke tingkat desa.

Sementara itu, salah seorang pengagas dari inovasi sekolah ayah dan ibu itu menyebutkan jika inovasi ini terinpirasi dari salah satu program partai politik.

Kemampuan orang tua dalam melakukan pengasuhan yang baik itu harus dimulai dari sekolah. Pihaknya juga mengutarakan selain berfokus bagi orang tua juga akan memfasilitasi bagi anak anak disabilitas guna mewujudkan inklusi pada anak.

Oleh karena itu apabila inovasi tersebut disetujui, seluruh anggota dalam forum itu menekankan dan berharap wacana sekolah ayah dan ibu akan menjadi gerakan bersama, karena darurat pernikahan anak ini harus segera diatasi yang mana dampak pernikahan anak bisa menimbulkan banyak masalah terutama stunting.

Di sisi lain, guna memperingati Hari Ibu nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang, Forum Puspa DIY akan menyelenggarakan aksi menkampanyekan hak pemenuhan anak, utamanya pencegahan pernikahan dini.

Tim Liputan ADi TV

Editor/redaktur: Rizky/Wara