Buntut Protes di Iran, Pemerintah akan Bubarkan Polisi Moral

Protes di Iran yang telah berlangsung sejak September lalu kini berbuntut panjang. Konflik yang  dipicu kematian Mahsa Amini oleh polisi moral ini memancing publik untuk menuntut keadilan atas Mahsa Amini dan nasib perempuan Iran lainnya.

Berkaitan dengan itu, baru-baru ini muncul wacana untuk membubarkan polisi moral.

Wacana tersebut datang dari Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri, yang mengatakan bahwa aturan penggunaan hijab berasal dari Parlemen Iran.

“Aturan penggunaan hijab berasal dari Parlemen Iran dan saat ini polisi moral telah dibubarkan,” ujarnya, dikutip pada Senin (05/12).

Selain itu, Montazeri juga mengatakan bahwa aturan penggunaan hijab akan didiskusikan kembali. Artinya, aturan tersebut tidak akan benar-benar dihapuskan.

“Kami sedang mendiskusikan mengenai aturan hijab dan berusaha mencari solusi yang paling bijaksana,” jelasnya.

Sejak protes dimulai, polisi moral memang dinilai lebih melonggarkan penegakan aturan hijab. Hal tersebut turut disetujui oleh salah satu aktivis HAM Iran, Atena Daemi.

Namun, ia merasa skeptis dengan pembubaran ini. Ia memprediksi bahwa jika protes dihentikan, pemerintah akan menggunakan polisi atau kebijakan lainnya untuk menekan perempuan Iran.

“Mereka pasti akan terus menekan perempuan-perempuan yang tidak mengenakan hijab Islam,” tutur Atena.

Meskipun demikian, wacana pembubaran ini dapat dianggap sebagai angin segar bagi perjuangan perempuan-perempuan Iran. Meskipun belum dapat dipastikan, setidaknya sudah ada usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Harapannya, revolusi akan segera terjadi dan membawa Iran ke arah yang lebih baik. (ANS/L44)