ICW Sebut Negara Gagap Atasi Kejahatan Lintas Negara
Mencuatnya nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartanto dalam Pandora Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) beberapa waktu lalu, hingga saat ini masih menggantungkan tanya dari publik, tentang tindak lanjut pemerintah saat mengetahui pejabatnya kemungkinan terlibat penggelapan atau menghindari kewajiban pajak.
Diketahui, pihak berwenang yang terkait seperti Kementerian Keuangan dan PPATK telah berjanji untuk mengusut hal ini sampai tuntas. Namun, sampai saat ini pun masih belum ada kejelasan dari pemerintah.
ICW dalam hal ini menyayangkan lemahnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali penerima manfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yang nyatanya tak cukup mampu menyelesaikan permasalahan ini.
“Perpres tersebut tidak dapat menjangkau perusahaan yang didirikan di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Berkaca pada kompleksitas penanganan perkara yang melibatkan skema transaksi keuangan lintas negara, seperti Asian Agri Group dan kasus korupsi Bank Century dengan terdakwa Rafat Ali Rizvi dan Hesjam Al Warraq. Hingga kini, pemulihan kerugian negara dari kedua perkara tersebut belum optimal,” kata ICW dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (14/12).
Untuk itu, ICW lantas meminta pemerintah agar membuat regulasi baru sebagai langkah untuk mengusut tuntas hal ini, dengan cara memberikan adanya sanksi bagi mereka yang terbukti mengelabui informasi, sehingga nantinya bisa memperluas jaringan atau jangkauan siapa saja yang terlibat kepunyaan perusahaan WNI di luar negeri.
“Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan mengakomodasi norma illicit enrichment ke dalam UU Tipikor,” lanjutnya. (AKM/L44)
