Bawa ke Sidang DPR RI, Masyarakat Dayak Minta Edy Mulyadi Dihukum Adat
Ketersinggungan masyarakat Dayak atas ulah Edy Mulyadi, ternyata tak hanya gertakan dan ancaman semata. Perwakilan masyarakat Dayak yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu, lantas mendatangi Gedung DPR RI dan menyampaikan tuntutannya di forum anggota dewan tersebut, Kamis (27/1).
“Dugaan penghinaan atas IKN yang disampaikan dengan sengaja oleh Edy Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan,” kata Ducun H Umar, perwakilan Aliansi Borneo Bersatu, dikutip pada Jumat (28/1).
Ducun menyebut, ia mewakili warga Kalimantan merasa tersinggung dan marah atas pernyataan Edy Mulyadi. Untuk itu, pihaknya kemudian melayangkan beberapa poin pernyataan sikap atas kasus ini.
“Mengecam pernyataan Edy Mulyadi CS yang diunggah oleh yang bersangkutan pada selasa 18 Januari 2022, dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan,” tegasnya.
Tak hanya membela tanah Dayak, Aliansi Borneo Bersatu juga turut mengecam perilaku Edy Mulyadi yang dianggap juga telah merendahkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai ‘harimau yang mengeong’.
“Mendukung langkah-langkah aparat negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edy Mulyadi CS,” tambahnya.
Selanjutnya, Ducun juga menyampaikan bahwa pihaknya bukan saja mendukung proses hukum negara, melainkan juga meminta agar Edy CS dapat menjalani hukum secara adat.
“Mendesak dilaksanakannya sidang adat, sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi CS,” lanjut Ducun.
Sementara itu, untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan bertempat di Pulau Kalimantan, Ducun meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat adat Dayak dalam setiap prosesnya.
“Wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun putra-putri Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN,” tandasnya. (AKM/L44)
