Buntut Kasus Rektor Unila, DPR Usul Jalur Mandiri PTN Dihapus
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar jalur mandiri dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lebih baik dihapus. Usulan ini, berkaitan dengan kasus yang menyeret Rektor Universitas Lampung (Unila) baru-baru ini.
Dede mengaku khawatir, apabila jalur mandiri masih dijalankan, bukan tidak mungkin akan ada kasus serupa di perguruan tinggi lain. Sebagaimana Rektor Unila yang meminta sejumlah uang kepada calon mahasiswa, untuk dapat lolos ke kampusnya.
“Keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur Mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan pejabat di PTN di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dede dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (24/8).
Ia pun menjelaskan, bahwa sebenarnya tujuan disediakannya jalur mandiri adalah sebagai afirmasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus, seperti yang datang dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lain.
“Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN,” jelasnya.
Selanjutnya, Dede pun meminta kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud Ristek, agar segera menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, juga sebisa mungkin memberantas dan mencegah adanya tidakan serupa di perguruan tinggi lain.
“Patut diingat, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, baik melalui jalur mandiri atau pun regular. Jangan sampai perilaku koruptif pejabat kampus merampas hak-hak warga negara atas pendidikan,” tutupnya. (AKM/L44)
