Mulai Besok! Thailand Resmi Izinkan Rakyatnya Tanam Ganja di Rumah

Pemerintah Thailand telah resmi melegalkan tanaman jenis ganja di negaranya, sejak Februari 2022 lalu, dan akan berlaku pada 120 hari setelah undang-undang tersebut ditetapkan.

Atas kebijakan itu, Thailand pun dianggap sebagai negara Asia pertama yang berani melegalkan ganja, dengan alasan kepentingan kesehatan. Diketahui, tujuan diterbitkannya aturan ini, adalah untuk meringankan kondisi kesehatan tertentu dan meningkatkan kesehatan yang baik di tingkat rumah tangga.

Nantinya, segala aktivitas warga yang berkaitan dengan ganja, haruslah melalui izin dari pemerintah terlebih dahulu. Entah nantinya untuk kepentingan kesehatan, maupun untuk produk makanan atau kosmetik.

Melansir dari The Bangkok Post, Rabu (8/6), Thailand saat ini sudah memiliki sebanyak 10 spesies ganja lokal. Namun, tidak semua spesies itu lantas boleh ditanam di rumah warga atau bebas dipergunakan.

Lalu jenis ganja seperti apa yang bisa dimiliki oleh warga Thailand?

Warga Thailand hanya diperbolehkan menanam ganja jenis THC (tetrahydrocannabinol) rendah di rumahnya. Perizinan menanam ganja di rumah, akan berlaku mulai Kamis, 9 Juni 2022 besok.

Dalam undang-undang terkait ini, disebutkan bahwa ganja jenis THC rendah adalah 0,2 berat atau lebih rendah. THC merupakan senyawa psikoaktif utama dalam ganja, yang membuat pemakainya ‘merasa tinggi’.

Sekretaris Tetap untuk Kesehatan Masyarakat Bangkok, Kiattisak Wongrajit, menegaskan bahwa penggunaan THC hanya diperbolehkan untuk urusan kesehatan, dan bukan untuk kesenangan sendiri.

Jikalau ditemukan warga yang menggunakan ganja atau ‘merasa tinggi’ di tempat umum, maka akan dikenai hukuman dengan denda  maksimal 25.000 bath atau 3 bulan penjara.

Berkaitan dengan proses hukum, Kulkanya Vorawanichar, senior di Firma Hukum LawPlus Bangkok, menyatakan bahwa apabila warga tak mendapat izin dari Food and Drug Administration (FDA) dan tetap memaksa untuk memakai ganja, maka akan dikenai sanksi denda 300.000 bath atau 3 tahun penjara.

“Pandangan kami adalah pemerintah Thailand akan memastikan undang-undang tersebut ditegakkan dengan benar. Kita harus menunggu dan melihat tingkat sumber daya yang didedikasikan untuk penegakan hukum. Secara umum, pemicu penegakan banyak pelanggaran seringkali adalah otoritas penegak hukum yang disadarkan akan suatu pelanggaran, seringkali melalui pengaduan publik, ” kata Kulkanya. (AKM/L44)