Taliban Izinkan Murid Perempuan Kembali ke Sekolah Pekan Depan
Taliban akan mengizinkan anak perempuan dan kaum wanita di Afghanistan untuk kembali ke kelas, ketika sekolah menengah dibuka pekan depan. Hal itu diungkapkan seorang pejabat pendidikan Afghanistan.
Pengumuman tersebut kemungkinan adalah wujud dari upaya pemenuhan janji yang diberikan Taliban. Pada bulan Januari lalu, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Afghanistan dan Wakil Menteri Kebudayaan dan Informasi mengatakan bahwa pada bulan Maret, ruang kelas untuk anak perempuan akan mulai dibuka.
“Semua sekolah akan dibuka untuk semua anak laki-laki dan perempuan,” kata Aziz Ahmad Rayan, juru bicara Kementerian Pendidikan Afghanistan, dilansir dari Reuters, Jumat (18/3).
“Tetapi ada beberapa syarat untuk anak perempuan,” lanjutnya.
Menurutnya, murid perempuan akan diajar secara terpisah dari laki-laki dan hanya diajar oleh guru perempuan.
“Di beberapa daerah pedesaan, di mana ada kekurangan guru perempuan, guru laki-laki yang lebih tua akan diizinkan untuk mengajar anak perempuan,” jelas Rayan.
Sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat, Agustus tahun lalu, masyarakat internasional menuntut gerakan Islam garis keras itu untuk mengizinkan anak perempuan dan kaum wanita masuk ke sekolah dan perguruan tinggi.
Sejauh ini, sebagian besar negara menolak untuk secara resmi mengakui Taliban. Banyak negara khawatir atas perlakuan Taliban terhadap anak perempuan dan kaum wanita, serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mantan tentara dan pejabat dari pemerintahan yang digulingkan.
Taliban sendiri telah berjanji untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dan mengatakan mereka tidak membalas dendam pada mantan musuh mereka.
Taliban terakhir kali memerintah Afghanistan, dari tahun 1996 hingga 2001. Mereka melarang pendidikan bagi kaum perempuan dan sebagian besar pekerjaan. Kondisi tersebut tak banyak berubah sejak mereka mendapatkan kembali kekuasaan. Anak laki-laki dan laki-laki telah kembali ke pendidikan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada anak perempuan dan kaum wanita.
Heather Barr, Direktur Asosiasi Hak-hak perempuan di Human Rights Watch, mendesak masyarakat internasional agar tidak berpuas diri setelah pengumuman itu. Barr menyatakan bahwa pembukaan kembali sekolah tidak berarti bahwa hak-hak perempuan yang lebih luas di masyarakat akan dilindungi. (YM/L44)
