UII Mendesak Jokowi Berhenti Salah Gunakan Kekuasaan
Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak pemerintahan Jokowi untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan.
Civitas academica UII yang terdiri dari pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, hingga alumni menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan. Pernyataan itu dilontarkan saat semua civitas akademik UII itu berkumpul di Auditorium Profesor Kyai Haji Abdul Kahar Muzakir.
Hal ini dilakukan untuk menyoroti perkembangan politik nasional yang kian menunjukkan gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Juga gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid menyatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatakan netralitasnya UII itu sendiri.
“Kami secara kelembagaan menjaga netralitas tetapi membebaskan setiap warga UII menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sesuai dengan hati nurani masing-masing,” kata Fathul Wahid.
Fathul juga menyatakan pihaknya menyambut baik atas mundurnya Mahfud MD dari koalisi Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Kami menyambut baik karena potensi politik kepentingan selalu ada. Seruan kami sangat jelas. Kami mengimbau semua pejabat negara yang menggunakan yang mempunyai akses sumber daya negara untuk mengundurkan diri. Karena itu akan menjamin netralitas dan menjamin tidak ada penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis,” ujarnya.
Ingatkan Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024
Pihaknya juga meminta kampus lain untuk bersama-sama mengingatkan netralitas Presiden Jokowi dalam pilpres 2024 sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa.
“Kami berharap kawan-kawan kampus lain juga menyerukan hal yang serupa. Bukan apa-apa ini adalah tanggung jawab anak bangsa, dan kampus selama ini menjadi pengawal bagi nurani bangsa.”
Dalam aksi ini, terdapat enam poin pernyataan sikap civitas akademika UII. Di antaranya yaitu UII mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti untuk salah gunakan wewenangnya dan harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan.
Selanjutnya, menuntut Presiden Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan, meminta dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan.
Kemudian mendorong capres cawapres, menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu paslon untuk mengundurkan diri, mengajak masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan jujur, adil dan aman.
Serta yang terakhir meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersama–sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
Penulis: Erik Pratama
Editor/redaktur: Rizky/Wara
Baca : https://lensa44.com/jokowi-pro-paslon-lain/
