Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA Sebut LADI Masih Punya Tunggakan Administrasi
Menindaklanjuti kasus sanksi dari WADA yang mengakibatkan bendera Indonesia tidak bisa berkibar pada Thomas Cup 2020 lalu, Menpora lantas membentuk sebuah tim untuk menyelidiki sebab musabab masalah ini.
Tim bentukan Zainudin Amali ini, diberi nama Satgas Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA, yang dibentuk pada Senin (18/10) lalu dan dipimpin oleh ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.
Okto dalam keterangannya, mengatakan pihaknya akan segera menelusuri kasus ini sampai ke ujungnya, termasuk dalam menghimpun data-data dari kepemimpinan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) sebelumnya. Dikatakan pula, misi ini akan dirampungkan setidaknya dalam kurun waktu satu bulan.
Lebih lanjut, usai menggelar rapat terbatas dengan pihak terkait pada Kamis (21/10) lalu, Ferry J Kono, Sekjen KOI dalam keterangannya mengungkapkan beberapa fakta terbaru hasil penyelidikan bersama rekan setimnya.
Ferry menyebut ada masalah adminitrasi yang belum rampung, yang ditinggalkan oleh kepemimpinan LADI sebelumnya. Hal ini diduga kuat sebagai alasan Indonesia mendapat sanksi dari WADA.
“Detailnya tak dapat kami sebutkan, tetapi secara umum menyangkut hal administratif dan teknis. Kami mendorong LADI untuk menyelesaikan pending matters untuk mendapat status compliance (patuh) secepatnya,” kata Ferry, dikutip dari tempo.co, Sabtu (23/10).
Selain itu, Ferry juga mengatakan setidaknya ada 24 masalah yang harus diselesaikan LADI. Salah satunya adalah tunggakan biaya dengan laboratorium Qatar, Ferry menyebut pemerintah akan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu, baru setelahnya melanjutkan investigasi terhadap masalah lain. (AKM/L44)
