Tanggapi Pidato Presiden, KontraS: Jokowi Lip Service
Isi dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2021 juga mendapat kritikan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam keterangan tertulis di situs resminya, Senin (16/8) Koordinator Kontras Fatiya Maulidiyanti menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah benar-benar serius menangani masalah HAM di Indonesia.
“Hal tersebut diperparah dengan situasi baru-baru ini yang mana Jokowi memberikan bintang jasa kepada Eurico Gueterres, seorang pelaku pelanggaran HAM berat. Kami menilai situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik sebab praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan.” kata Fatiya.
Fatiya menyesalkan langkah pemerintah yang seolah berusaha mengatasi semua masalah kemanusiaan, nyatanya hanya untuk pemulihan ekonomi semata. Ia juga menyinggung bahwa pemerintah telah melenceng jauh dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanganan pandemi. Terlebih lagi, presiden justru memuji kinerja DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja, yang sampai saat ini berpotensi menyengsarakan rakyat, membuka peluang besar pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan.
“Hasrat Presiden untuk menarik investasi sebesar-besarnya juga telah berimplikasi pada besarnya potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Fatiya menjelaskan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi pasti menyadari banyaknya kritik yang disampaikan, namun sayangnya, kritik tersebut diabaikan oleh pemerintah dan DPR, sehingga melahirkan pembungkaman di setiap suara kritik yang keluar baik secara langsung maupun digital.
“Begitu banyak demonstrasi yang dibubarkan dan direpresi. Pada akhirnya, KontraS melihat bahwa pidato Presiden Joko Widodo hanya lips service semata dalam menjaga kebebasan sipil.” Tutur Fatiya. (AKM/L44)
