Penolakan Tambang Berujung Korban Tewas, Amnesty: Sangat Brutal!
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengecam aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap warga, saat ricuh demonstrasi penolakan tambang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kericuhan yang terjadi pada Sabtu (12/2) dan melibatkan warga dari tiga kecamatan di antaranya Kecamatan Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan, menyebabkan seorang warga tewas tertembak atas nama Aldi, warga Desa Tada, Tinombo Selatan.
Timbulnya korban jiwa dalam hal ini, menjadi sorotan berbagai pihak. Usman Hamid dalam keterangannya, mengecam tindakan aparat yang sudah bukan pertama kali ini terjadi. Menurutnya, sikap aparat dalam membubarkan masa demontrasi dinilai brutal.
“Brutal, sangat brutal, apalagi kami menerima laporan sudah ada korban tewas. Penembakan terhadap pengunjuk rasa damai yang menolak pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong tidak bisa dibenarkan. Aparat penegak hukum harus segera mengusutnya, termasuk menginvestigasi aparat yang terlibat penembakan serta perlakuan buruk lainnya yang merendahkan martabat manusia,” kata Usman, seperti dilansir dari situs resmi Amnesty Indonesia, Senin (14/2).
Selain kepada pihak kepolisian, Usman juga mendesak Komnas HAM untuk turut melakukan investigasi terhadap kasus ini. Ia mengatakan, bahwa aparat sudah berulang kali melakukan tindak represif terhadap warga, terlebih kasus penolakan tambang.
Menurutnya, negara harus segera menghentikan segala tindak yang menampilkan kekuatan dan kekerasan secara berlebihan kepada warga.
“Sudah saatnya negara mengedepankan dialog dan penghormatan HAM dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat di sekitar area pertambangan untuk memberikan, atau tidak memberikan, persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan atas rencana penambangan di wilayah mereka. Pembangunan tanpa persetujuan adalah pelanggaran HAM,” terangnya.
Lebih lanjut, Usman mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dengan memberi titah kepada Kapolri, untuk mengusut kasus ini dan menjatuhkan hukuman peradilan umum bagi aparat yang terlibat. (AKM/L44)
