Nadiem Putuskan Pemberian Sanksi Terhadap Kampus yang Abaikan Permendikbud PPKS

Nadiem Makarim, Mendikbudristek, mengklaim pemberian sanksi akan dilakukan terhadap kampus yang tidak menerapkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Senin (15/11).

“Kalau tidak melakukan proses PPKS ini sesuai dengan permen ini ada berbagai macam sanksi dari dari keuangan sampai dengan akreditasi,” ujarnya melalui diskusi daring Merdeka Belajar 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa sanksi tersebut bersifat administratif, yaitu berkaitan dengan keuangan hingga penurunan akreditasi kampus. Nadiem menambahkan, pemberian sanksi tersebut sebagai pendorong penarapan peraturan tersebut bagi sejumlah kampus. Hal tersebut dimaksudkan agar kampus-kampus memprioritaskan penanganan terhadap kekerasan seksual.

“Kalau kita tidak melakukan ini, banyak kampus juga tidak akan merasakan urgensi daripada dan keseriusan Pemerintah untuk menangani kekerasan seksual seperti ini,” tambahnya.

Dengan adanya sanksi itu, Nadiem mengutarakan keinginannya untuk mengubah stigma yang dimiliki oleh mayoritas kampus. Terutama, dihilangkannya pemikiran kampus untuk menutupi kasus kekerasan seksual.

“Kita ingin merubah paradigma yang dulunya reputasi baik kampus itu ditentukan dari tidak adanya kasus-kasus seperti ini. sampai kita berubah reputasi kampus yang baik adalah reputasi yang akan secara transparan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku pelaku kekerasan seksual,” jelasnya. (AK/L44)