Komisi III Usul Kapolri Sigit Dinonaktifkan Sementara
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengusulkan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara. Usulan ini, berkaitan dengan berbelit-belitnya kasus kematian Brigadir J yang ditangani oleh Tim Khusus bentukan Kapolri.
Benny mengatakan, bahwa banyaknya spekulasi yang muncul dalam kasus ini, menjadikan semua orang teralihkan fokusnya terhadap kasus utama. Hal ini, pun berkaitan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, yang dinilai kerap memberikan pernyataan tak utuh di hadapan publik.
“Tolong lah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini,” kata Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK dan Komnas HAM, Senin (22/8).
Adanya isu soal ‘Mabes di dalam Mabes atau sub-mabes’, yang sempat disebut oleh Mahfud sebelumnya, Benny meminta agar Kapolri mampu mengusut tuntas semua personel yang terlibat. Namun, apabila tak mampu, maka menurutnya Kapolri lah yang harus dinonaktikan.
“Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendiri, mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah kemudian saya minta jika memang semua terlibat, dan Pak Kapolri ndak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalo Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu. Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri,” terangnya.
Sementara itu, Mahfud MD yang hadir dalam RDP tersebut, dihujani kritik oleh jajaran legislator Komisi III. Pasalnya, Mahfud dinilai sering mendahului Polisi dalam hal mengungkapkan fakta terkait kasus yang tengah didalami.
Disampaikan oleh Sarifuddin Suding, ia menegaskan bahwa Mahfud sebagai bagian dari Kompolnas, tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang tidak utuh, sehingga menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Sebagai Kompolnas, tentunya memberikan rekomendasi kalau ada yang salah dalam penyidikan itu disampaikan ke Mabes tidak diumbar ke publik sehingga memunculkan isu semakin liar dan sebagainya,” katanya. (AKM/L44)
