Kemenkes Umumkan 5 Provinsi dan 9 Kabupaten Berhasil Eliminasi Penyakit Malaria
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, menyatakan bahwa beberapa wilayah di Indonesia telah berhasil meraih eliminasi malaria pada tahun 2023.
Adapun beberapa daerah yang disebutkan adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Banten.
Sementara 9 kabupaten yang dimaksud adalah Kota Manado, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dengan adanya prestasi ini, Maxi yakin Indonesia bisa benar-benar bisa bersih dari malaria setidaknya pada 2024 mendatang.
“Kita mengejar terus untuk eliminasi malaria di tingkat kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota sudah 372 yang sudah eliminasi atau sekitar 72% pada 2022. Kita harapkan target tahun 2024 Indonesia bisa eliminasi malaria 90%,” ujar Maxi dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (4/5).
Kendati begitu, Maxi tak menampik fakta bahwa angka kasus malaria memang terus meningkat di sejumlah wilayah. Adapun wilayah dengan peningkatan paling signifikan adalah wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT.
“Hampir 89% kasus-kasus malaria masih ada di wilayah-wilayah tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi, juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara penyumbang kasus malaria terbesar ke-2 setelah India di Asia.
Imran menyebut, data WHO 2022 mencatat estimasi kasusnya sebesar 811.636 kasus positif pada tahun 2021.
Menurutnya, tren penemuan kasus malaria secara fluktuatif tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,1 juta, dan meningkat sekitar 56% dibanding dengan tahun sebelumnya.
Adapun target nasional untuk positivity rate malaria adalah kurang dari 5%, sedangkan pencapaian nasional tahun 2022 sebanyak 13%.
”Harapan kami malaria di Indonesia betul-betul bisa dikendalikan khususnya di wilayah timur dan kami harapkan tentu peran daripada bupati, walikota, dan juga gubernur untuk mendorong daerah melakukan percepatan dari eliminasi,” pungkasnya. (AKM/L44)
