Eksklusif: AS Blokir Upaya Junta Myanmar Untuk Mengosongkan Akun Fed New York Senilai Rp14 T
Menurut seorang pejabat pemerintah AS, Penguasa militer Myanmar berusaha untuk memindahkan sekitar 14 Triliun Rupiah yang ditahan di Federal Reserve Bank of New York beberapa hari setelah ia merebut kekuasaan pada 1 Februari, mendorong pejabat AS untuk membekukan dana tersebut.
Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh Pejabat Federal pemerintah AS, kemudian berhenti dalam menyetujui transfer sampai perintah eksekutif dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden memberi mereka kewenangan hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu, kata sumber tersebut.
Seorang juru bicara Fed New York menolak berkomentar tentang pemegang rekening spesifik. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.
Upaya pemblokiran ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan dilakukan sekarang karena militer Myanmar melantik Gubernur Bank Sentral Baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.
Itu menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November. Tentara merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan, klaim bahwa komisi pemilihan telah dibubarkan.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan untuk dimintai komentar. Reuters juga tidak dapat menghubungi pejabat di bank sentral.
Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru menyusul kudeta dan tindakan keras mematikan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Pada hari Kamis, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah eksekutif baru untuk memberikan sanki kepada petinggi militer Myanmar dan bisnis mereka. Pada tanggal 10 Februari, Biden berkata bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal “memiliki akses yang tidak semestinya” ke uang Pemerintah Myanmar senilai 14 Triliun itu.
Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk memegang dana cadangan Myanmar tanpa batas waktu. (Sumber:Reuters)
