Mahfud MD Tuai Kritik dari Komisi III, Soal Kasus Ferdy Sambo
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuai kritik dari jajaran legislator Komisi III DPR RI, salah satunya adalah Sarifuddin Suding, berkaitan dengan penanganan kasus kematian Brigadir J.
Dalam sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Komnasham, LPSK dan Kompolnas, Senin (22/8), Sarifuddin mengkritik sikap Mahfud yang dinilai kerap mendahului langkah tim khusus dalam bertugas, seperti mengeluarkan statemen tidak utuh yang kemudian memancing kegaduhan publik.
Salah satunya adalah sebuah pernyataan, bahwa akan ada jenderal polisi tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) yang akan mengundurkan diri, atas kasus ini. Namun, Mahfud tak menyebutkan secara rinci, siapa komjen yang dimaksud.
“Seperti kata Pak Mahfud akan ada bintang tiga akan mengundurkan diri, kan begitu. Nah, ini juga bisa secara psikologis larinya katakanlah ke TB 1 (Tribrata 1/Kapolri) seakan-akan dengan kegamangannya begitu. Kan, itu memunculkan isu-isu di luar, seakan-akan di dalam tidak kompak,” kata Sarifuddin tegas.
Ia menegaskan, bahwa Mahfud sebagai bagian dari Kompolnas dan Menko Polhukam tidak seharusnya mengeluarkan statemen yang setengah-setengah di hadapan publik.
Menurutnya, jika Mahfud merasa mengetahui informasi terbaru, haruslah dilaporkan kepada tim khusus sebagai yang bertugas dalam kasus ini.
“Sebagai Kompolnas, tentunya memberikan rekomendasi kalau ada yang salah dalam penyidikan itu disampaikan ke Mabes tidak diumbar ke publik sehingga memunculkan isu semakin liar dan sebagainya,” katanya.
Sementara Mahfud sendiri, meski dicecar dengan kritikan para legislator lain, dirinya tetap kukuh untuk tidak membocorkan opininya. Ia menyebut, bahwa dirinya berhak menolak desakan DPR.
“Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali, ada bintang tiga yang menggugat saya ke pengadilan. Saya merasa dituduh gitu lalu digugat. Kalau ini forum politik, tidak bisa, saya berhak menolak untuk menjawab,” kata Mahfud. (AKM/L44)
