Pimpinan IKN Nusantara Resmi Dilantik, Jokowi Sampaikan Sejumlah Tugas Penting
Pasca pelantikan pimpinan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Jokowi kemudian menyampaikan sejumlah tugas, yang harus diemban oleh kepala daerah baru tersebut.
Disampaikan dalam forum rapat terbatas, Kamis (10/3), Jokowi menyebut bahwa tugas pimpinan IKN nantinya, akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terkait urusan pertanahan dan kelembagaan.
“Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan. Masalah pertanahan nanti diserahterimakan dengan Pak Menteri BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) sehingga bisa secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah IKN,” kata Jokowi, dikutip pada Jumat (11/3).
Kemudian, Jokowi meminta agar urusan verifikasi tanah yang masih dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat, segera dialihkan kepada instansi yang memerlukan pembangunan untuk IKN.
“Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan kepada Kementerian ATR/BPN, agar benar-benar melakukan konsolidasi terkait penghentian proses penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN, serta urusan kepemilikan dan penggunaan tanahnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengutus agar pimpinan IKN dan Kementerian ATR/BPN segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN, khususnya yang berada di kawasan milik pemerintahan.
Kemudian terkait sistem perundang-undangan, Jokowi juga menaruh target agar undang-undang turunan dari UU IKN segera dirampungkan dan disahkan.
“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” tambahnya.
Terakhir, Jokowi meminta agar struktur birokrasi IKN segera disusun untuk bisa membantu menjalankan tugas di IKN. Ia menambahkan, agar dalam struktur kepengurusan IKN tersebut juga melibatkan peran masyarakat adat setempat.
“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” tegasnya. (AKM/L44)
