Korban Tewas Akibat Banjir Korsel Naik Menjadi 39 Orang, Kemlu RI: Tidak Ada Korban WNI
Hujan lebat yang menerjang lebih dari satu minggu terakhir di Korea Selatan (Korsel) mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor.
Menurut laporan Reuters, jumlah korban tewas akibat bencana tersebut per hari ini, Senin (17/7) telah mencapai 39 orang termasuk selusin orang yang ditemukan tewas terendam di sebuah terowongan di Kota Cheongju.
Sebagian besar korban tersebut terkubur oleh tanah longsor atau terjatuh ke dalam genangan air banjir.
Selain korban tewas tersebut, 10 orang dinyatakan hilang dan 7.866 orang dari 13 kota diungsikan ke tempat-tempat penampungan sementara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) melaporkan hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang menjadi korban meninggal, hilang ataupun diungsikan.
KBRI Seoul juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan kelompok komunitas Indonesia melalui Tim Gerak Cepat (Gercep) yang ada di setiap kantung-kantung WNI.
Pemerintahan Korea Selatan pun masih mengeluarkan peringatan nasional terkait hujan lebat dan bahaya banjir di lebih dari 50 kota di seluruh Korea.
Pada Minggu (16/7) waktu setempat, tim penyelamat berjuang untuk menjangkau orang-orang yang terperangkap di terowongan yang banjir tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan mengatakan petugas penyelamat berupaya menjangkau lebih dari 10 mobil yang terperangkap di terowongan bawah tanah sepanjang 430 meter di Cheongju, Provinsi Chungcheon Utara.
Dilaporkan terowongan itu sudah tergenang banjir sejak hari Sabtu pagi, setelah air banjir menerjang dengan cepat sehingga orang-orang yang ada di terowongan tersebut tidak bisa melarikan diri.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol yang saat ini sedang dalam perjalanan ke luar negeri mengadakan pertemuan darurat dengan para pembantunya mengenai tanggapan pemerintah terhadap hujan lebat dan banjir tersebut.
Ia mengatakan bahwa situasi itu menjadi lebih buruk karena manajemen yang buruk di daerah-daerah yang rentan.
“Kami telah berulang kali menekankan kontrol akses ke area berbahaya dan evakuasi pencegahan sejak tahun lalu, tetapi jika prinsip dasar tanggap bencana tidak dipertahankan, sulit untuk memastikan keamanan publik,” kata Yoon dalam pertemuan tersebut, dikutip Senin (17/7).
Yoon juga meminta pihak berwenang untuk melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan para korban dan berjanji mendukung pekerjaan pemulihan dan keluarga yang terkena dampak, termasuk menetapkan daerah yang dilanda banjir sebagai zona bencana khusus. (SC/L44)
